Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART 11 juta liter, Apical Group 8 juta liter, KPN Group 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter. Kemudian PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.
“Komitmen penyaluran produsen minyak goreng ke BUMN Pangan untuk cadangan minyak goreng pemerintah tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA ” ujar Arief.
Arief menyebut upaya ini dilakukan agar pemerintah bisa mengintervensi pasar agar tidak terjadi lonjakan harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Idulfitri atau Lebaran. Selain itu komitmen produsen minyak goreng ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 6 Februari lalu memutuskan untuk meningkatkan alokasi DMO sebesar 50%. Dalam keputusan itu, produksi minyak goreng dari 300.000 ton per bulan dinaikkan menjadi 450.000 ton per bulan.
Sebelumnya, Plt. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga menyebut gejolak harga minyak goreng yang terjadi saat ini dapat diatasi dengan menyerahkan sepenuhnya penyaluran Minyakita ke Bulog. Sebab saat ini, penyaluran minyak goreng tersebut diserahkan kepada swasta, termasuk pelaku usaha ritel modern.
"Supaya terkontrol, serahkan kepada Bulog. Tidak perlu 100% [diserahkan], 60-70% mereka yang kontrol. Itu akan aman, karena Bulog itu sudah punya jaringan sampai ke lebih dari 300 kabupaten di seluruh Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (7/3/2023).
(rez/evs)
