“Gasnya dari Bintuni nanti dipakai untuk pembangkit listrik untuk penambah kapasitas [listrik] di kawasan Indonesia timur. Itu sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 249/2022,” lanjut Tutuka.
Adapun, Kepmen ESDM No. 249/2022 mengatur tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan Gas dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Konversi dari Penggunaan BBM menjadi LNG dalam Penyediaan Tenaga LIstrik.
Lebih lanjut, mengacu pada kepmen tersebut, Tutuka memastikan formulasi penetapan harga gas untuk program konversi PLTD ke PLTG tidak akan disamakan dengan rumus harga gas bumi tertentu (HGBT) yaitu senilai US$6/MMBtu.
“Harganya enggak jauh dari HGBT. Kalau [harga gas] dari hulu rendah, tetapi ada tambahan [biaya lain-lain], rata-rata totalnya di bawah US$10/MMBtu. [...] Harga itu sudah kami perkirakan akan jauh lebih murah daripada menggunakan diesel. Kami susun rencananya dari awal, itu cukup rumit. Jadi perkalian antarjarak dengan apa yang dibawa, kami menggunakan metodologi yang cukup baik. Kami mengembangkan dan mencari rute terbaik, akhirnya berhasil dan nanti kami kasih harga lebih murah,” terang Tutuka.
Sekadar catatan, pemerintah menargetkan program penggantian PLTD ke pembangkit listrik dengan sumber energi lebih bersih atau 'dedieselisasi' rampung tahun depan. Selain mengurangi emisi karbon, program tersebut juga akan menghemat biaya produksi listrik yang terbilang tinggi jika masih mengandalkan bahan bakar minyak (BBM).
Tingginya biaya produksi itu makin parah apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia. Sebagai gambaran, biaya pokok produksi (BPP) listrik berbasis diesel yang ditetapkan oleh PLN sempat menyentuh di angka Rp23 triliun dengan asumsi harga mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) senilai US$63 per barel.
“Karena yang kita harapkan ini sebenarnya 2024 sudah selesai semua. Kita bisa hemat berapa banyak tuh dari 1,5 GW PLTD. Yang tadinya bakar [BBM] diesel terus kita kasih LNG [liquified natural gas/gas alam cair] dengan harga HGBT [harga gas bumi tertentu],” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif pada awal Juni.
Menurut Arifin, gas menjadi bahan penggerak pembangkit listrik yang paling memungkinkan untuk menggantikan diesel. Adapun, untuk pendanaan pemerintah masih mengupayakan agar dana Just Energy Transition Partnership (JETP) bisa digunakan untuk membiayai program dedieselisasi.
Dana JETP diperoleh dari negara anggota International Partners Group (IPG) yang berkomitmen memberikan US$20 miliar untuk membantu usaha dekarbonisasi Indonesia.
“Mungkin sedang di-propose untuk masuk ke situ [JETP]. Kita berharap bisa didanai ya,” ujarnya.
(wdh)
