Kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan perang yang diatur dalam berbagai perjanjian, terutama Konvensi Jenewa, serangkaian kesepakatan yang dijalin antara tahun 1864 dan 1949. 

Kejahatan perang meliputi pembunuhan dengan sengaja, penyiksaan, pemerkosaan, menggunakan kelaparan sebagai senjata, menembak prajurit yang sudah menyerah, menggunakan senjata terlarang seperti senjata kimia dan biologi, serta menyerang warga sipil dengan sengaja. Kremlin telah menolak tuduhan bahwa pasukannya melakukan pelanggaran semacam itu di Ukraina.

2. Apa yang dituduhkan kepada Putin?

Dalam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret oleh ICC yang berbasis di Den Haag, mereka menuduh Putin dan Maria Alekseyevna Lvova-Belova, komisioner hak-hak anak, bertanggung jawab atas deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina ke Rusia sejak dimulainya perang. 

Para ahli hak asasi manusia memperkirakan bahwa lebih dari 19.000 anak telah dideportasi hingga akhir Agustus. Para pejabat Rusia mengatakan bahwa mereka telah menerima anak-anak tersebut sebagai bentuk tindakan kemanusiaan di masa perang.

3. Bagaimana surat perintah penangkapan tersebut membatasi perjalanan Putin?

Sejak ICC mengumumkan surat perintah penangkapan, Putin tidak meninggalkan Rusia kecuali untuk mengunjungi wilayah yang diduduki oleh Rusia di Ukraina. Dia melewatkan KTT BRICS pada pertengahan Agustus di Afrika Selatan setelah negara tersebut dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan menangkapnya karena ikut menandatangani persetujuan ICC. 

Pada akhir Agustus, Kremlin mengumumkan bahwa pada bulan Oktober Putin akan melakukan perjalanan ke China, yang bukan merupakan pihak yang tergabung dalam ICC.

4. Kejahatan apa yang sedang diselidiki oleh ICC?

ICC mengirimkan tim berjumlah 42 orang ke Ukraina untuk menyelidiki kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Meskipun Ukraina bukan anggota ICC, negara tersebut menerima yurisdiksi pengadilan untuk insiden di wilayahnya beberapa bulan sebelum Rusia merebut Semenanjung Krimea di negara tersebut pada tahun 2014. 

Selain kejahatan perang, ICC juga sedang menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai tindakan seperti pembunuhan, perbudakan, deportasi, penahanan, pemerkosaan, dan apartheid ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil.

Genosida didefinisikan dalam konvensi PBB tahun 1948 sebagai tindakan khusus yang dimaksudkan "untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama." Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, telah menuduh Rusia melakukan genosida, dengan mengatakan bahwa Putin bermaksud mengakhiri eksistensi Ukraina sebagai negara.

5. Bagaimana prospek mengadili Putin atau pejabat Rusia lainnya?

Kecuali ada perubahan rezim di Moskow, prospeknya tidak bagus. ICC tidak mengizinkan pengadilan in absentia (pemeriksaan perkara tanpa pihak tergugat), dan pengadilan tersebut kemungkinan besar tidak mungkin menangani Putin atau para bawahannya. 

Pengadilan bergantung pada negara-negara anggotanya untuk melakukan penangkapan. Sementara pejabat-pejabat Rusia yang dituduh selalu dapat menghindari perjalanan ke negara yang mungkin akan menyerahkan mereka. 

Dari puluhan orang yang menjadi sasaran kasus kejahatan perang oleh ICC, sekitar sepertiga masih menjadi buron. Mereka yang didakwa adalah anggota kelompok bersenjata dan bukan pemimpin politik atau militer negara. Dengan empat pengecualian, seorang jenderal Libya, mantan presiden Sudan, Omar al-Bashir, dan dua menterinya, yang tidak satu pun dari mereka diserahkan kepada ICC. 

Banyak pemimpin politik diadili atas kekejaman di wilayah Balkan dan Rwanda, tetapi pengadilan-pengadilan tersebut didirikan oleh Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia memiliki hak veto.

6. Pendekatan apa yang diambil oleh Ukraina?

Dengan bantuan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, pejabat Ukraina mulai mengumpulkan bukti-bukti kejahatan perang pada awal konflik. Pada pertengahan 2023, mereka telah membuka 80.000 kasus. 

Dalam persidangan pertama, pengadilan Ukraina menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada seorang prajurit Rusia atas pembunuhan seorang warga sipil yang tidak bersenjata. Dalam persidangan kedua, dua prajurit dihukum 11,5 tahun penjara karena mengebom sebuah fasilitas pendidikan. 

Dalam sebuah komentar yang diterbitkan di The Conversation, Robert Goldman, presiden International Commissions of Jurists, menyatakan bahwa pendekatan Ukraina sah menurut hukum internasional, tetapi mungkin kurang bijaksana. Dia mencatat bahwa Komite Internasional Palang Merah telah memperingatkan agar tidak menggelar persidangan semacam itu selama konflik karena kemungkinan terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan mereka dalam situasi tersebut.

7. Bagaimana kejahatan perang diadili di masa lalu?

Dalam pelaksanaan awal peradilan pidana internasional, pihak sekutu mencoba dan menghukum pemimpin Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia II, dengan menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa orang. Karena sekutu memberikan diri mereka sendiri kekebalan dari tuduhan kejahatan perang, pengadilan-pengadilan tersebut dikritik sebagai peradilan pemenang (winner's justice). 

Untuk menghindari konflik kepentingan tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk pengadilan-pengadilan internasional independen untuk mengadili tindak kejahatan di wilayah Balkan dan Rwanda pada tahun 1990-an. 

Insiden-insiden tersebut memunculkan kembali gagasan abad ke-19 tentang mendirikan pengadilan dunia permanen yang akan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kekejaman massal. ICC didirikan pada tahun 2002 melalui sebuah perjanjian yang disebut Statuta Roma. 

Selain Rusia dan China, beberapa negara besar lainnya yang tidak menandatangani perjanjian tersebut adalah India dan Amerika Serikat. Mereka mengatakan, menempatkan warganya di bawah yurisdiksi pengadilan tersebut akan melanggar hak-hak konstitusional mereka.

(bbn)