Divestasi merupakan syarat perpanjangan kontrak karya. Kontrak untuk INCO ini sendiri akan berakhir pada Desember 2025.

Dengan potensi tambahan sebesar itu, MIND ID hanya bisa menambah kuota perwakilan pada dewan komisaris INCO. Perjanjian antara Vale dan Sumitomo itu juga justru cenderung melemahkan posisi strategis, meski MIND ID berpotensi menjadi pemegang saham terbesar usai divestasi. 

Block voting agreement akan membuat holding hulu tambang pelat merah tidak dapat mengendalikan keputusan strategis seperti penentuan proyek hilirisasi, pendanaan, maupun pembagian dividen untuk pemegang saham.

"Sebagai saran, yang kami ajukan untuk bisa melakukan divestasi lanjutan adalah, perjanjian pemegang saham yang ada sekarang harus diamandemen, dibongkar terlebih dahulu. Karena kalau tidak, pemegang saham ini sudah terikat dalam block voting," tutur Hendi.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi meminta detail perjanjian ini dibuka secara mendetail. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mempengaruhi proses divestasi. "Ini yang kami curigai, makanya mereka sebenarnya mau melepas lebih pun mereka masih mau memonopoli," kata Bambang.

(dhf/wdh)