Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta 5 hal menjadi perhatian pemerintah terkait target asumsi makro dan indikator kesejahteraan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Ketua Banggar Said Abdullah mengungkapkan, masih ada tantangan dan risiko yang harus dimitigasi dengan agar pertumbuhan ekonomi moncer sesuai terget. Hal itu berpengaruh besar terhadap berbagai target asumsi ekonomi makro dan indikator kesejahteraan yang ditetapkan pada RUU APBN 2024.

Said mengungkapkan, pertama, saat ini Indonesia masih menggunakan angka Puchasing Power Parity (PPP) sebesar US$1,9 yang mulai diberlakukan sejak 1998. Padahal dalam laporan Bank Dunia yang berjudul “Indonesia Poverty Assessment” pada 9 Mei 2023 mengusulkan pembaharuan PPP terbaru untuk negara berpendapatan menengah sebesar US$3,2  per orang per hari atau sekitar Rp47.502. 

Said menyebut ukuran itu naik dari standar PPP untuk kemiskinan ekstrem yang saat ini menjadi acuan yakni US$1,9 per orang per hari atau sekitar Rp28.969.

“Dengan asumsi PPP US$ 3,2, maka tingkat kemiskinan ekstrem akan melonjak naik pada Maret 2022 mencapai 5,59 juta jiwa atau 2,04%,” kata Said dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/8/2023).