Bahlil juga memastikan kecukupan pasok nikel di Tanah Air akan terpenuhi, kendati makin banyak investasi smelter RKEF yang mengonsumsi nikel kadar tinggi atau saprolite dalam jumlah besar.
Penyebabnya, jelas Bahlil, tidak sedikit investor smelter di Indonesia yang justru mengelola tambang nikel di luar negeri seperti di Filipina.
“Sulawesi Utara sama Filipina itu kan lebih dekat. Mungkin saja, dia bangun smelter di situ, tetapi ada tambangnya juga di Filipina. Kalau cadangan nikel kita cukup lah. Mayoritas produksi nikel di dunia itu kan di Indonesia. Itu cuma persoalan praktik bisnis biasa saja,” terangnya.
Smelter NPI dan Feronikel
Pada kesempatan yang sama, Bahlil pun mengutarakan pemerintah tengah merancang transisi smelter yang mengolah bijih nikel menjadi nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Fasilitas-fasilitas tersebut ke depannya tidak diperbolehkan lagi menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk memproduksi NPI.
Bahkan, tegas Bahlil, pemerintah tidak akan lagi memberikan stimulus tax holiday bagi pengusaha smelter pembuat NPI.
“Kenapa? Karena nilai tambahnya belum maksimal. Jadi kan selama ini ada dua insentif. Tax holiday dan [bebas pajak] impor untuk barang modal dan permesinan. Ke depan ini penting untuk kita pertimbangkan. Ke depan, produk yang akan laku di pasar global itu yang kalau memakai energi baru terbarukan,” ujarnya.
Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid sebelumnya mengatakan rencana moratorium smelter nikel baru yang menggunakan teknologi RKEF masih terus dimatangkan. Sementara belum ada aturan resmi mengenai pelarangan investasi smelter RKEF, investor masih dibolehkan membangun dengan catatan mempertimbangkan pasok nikel kadar tinggi di dalam negeri.
“Jadi sebenarnya diperlukan koordinasi IUI [izin usaha industri] smelter, dengan [melihat] ketersediaan cadangan. Mestinya seperti itu, jadi tidak langsung diizinkan mendirikan. Dilihat dahulu perizinannya di Kementerian Perindustrian atau BKPM, dilihat kondisi cadangan seperti apa, kita punya berapa. Jangan diberikan [izin] tetapi lifetime, jadi rugi [negara] kalau seperti itu,” terangnya, Senin (28/9/2023).
Sembari merampungkan rencana pembatasan investasi smelter RKEF, lanjutnya, Kementerian ESDM masih mengupayakan penambahan cadangan nikel di dalam negeri dengan memperbanyak eksplorasi.
“Kami juga terus mengevaluasi investasi yang stand alone ini agar ketersediaan pasokan cukup,” ujar Wafid.
Menurut catatan Kementerian Perindustrian, terdapat 17 perusahaan smelter RKEF baru yang sedang dalam tahap konstruksi. Sementara itu, 6 lainnya masih dalam proses uji kelayakan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Banten, dan Kalimantan Selatan.
Adapun, untuk smelter nikel berbasis high pressure acid leaching (HPAL), saat ini hanya terdapat 3 perusahaan yang beroperasi dengan kapasitas 950.000 ton per tahun, 1 yang melakukan studi kelayakan, dan belum ada yang memulai konstruksi baru.
Smelter RKEF menghasilkan feronikel sebagai bahan baku komoditas besi dan baja nirkarat. Smelter nikel RKEF membutuhkan bijih nikel kadar tinggi sebagai bahan bakunya.
Sebaliknya, untuk keperluan produksi baterai kendaraan listrik, jenis yang dibutuhkan adalah nikel kadar rendah (limonite) yang diproses lewat smelter berteknologi HPAL atau berbasis hidrometalurgi.
Adapun, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Alexander Barus menyebut jumlah lini pengolahan bijih nikel di Indonesia sudah mencapai 140 unit yang dengan kemampuan produksi mencapai 130 juta metrik ton per tahun. Angka tersebut tidak sebanding dengan volume produksi tahunan tambang bijih nikel yang tak lebih dari 100 juta metrik ton.
(wdh)
