Enda menambahkan bahwa kekuasaan yang akan diemban Dewan Media Sosial harus diatur secara jelas melalui landasan hukum. Jika skemanya hanya sebagai penghubung informasi dan edukasi, Enda berpendapat hal tersebut sangat bisa diterima.

“Jika sebagai informasi hub, mangga, gak masalah. Pastikan aja efektif, terukur, gak buang-buang duit dan waktu, tutur dia.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mewacanakan pembentukan dewan media sosial, sebagai bagian dari usulan Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) bertajuk ‘Social Media Council’.

“Pembentukan dewan media sosial masih berupa wacana yang masih dikaji dan dipertimbangkan,” kata Budi saat dikonfirmasi Selasa (29/8/2023).

(wep)