Dengan hadirnya Dewan Media Sosial dan masyarakat dari bebagai elemen ikut berperan di dalamnya, membuat ruang digital dapat saling dikontrol oleh berbagai pihak.
“Jadi misalnya akademisi, anggota pers, masyarakat, tokoh agama saling mengontrol. Karena sekali lagi, negara lain di Eropa dan Amerika juga jadi kerisauan kalau tidak ada kontrol, tapi bukan kontrol dalam artian Orde Baru,” papar dia.
Pengamat Media Sosial, Enda Nasution kemudian mengingatkan wacana Dewan Media Sosial agar tidak menjadi alat untuk mengontrol kebebasan berpendapat atau bahkan menjadi janji manis menteri baru.
“Pada prinsipnya ada hal-hal yang dijamin oleh undang-undang; kebebasan berekspresi dan berpendapat, apapun yg mau dibuat harus dipastikan tidak melanggar itu. Kita gak mau balik ke masa represif orba. Yang kedua, jangan sampai yang dibuat ini hanya sebagai lip service demi kepentingan politik cari muka juga,” tutur Enda kepada Bloomberg Technoz.
(wep)
