Kedua, DPR meminta Kemenkes untuk segera merealisasikan pemberian santunan. Sekalipun kata dia secara langsung hal ini memang bukan ranah Kemenkes namun instansi tersebut bisa berkoordinasi dengan sesama kementerian yang intinya adalah pemerintah. Ketiga, pemerintah diminta untuk membuat standar mitigasi apabila ditemukan kasus GGAPA sehingga masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan penanganan dari tenaga kesehatan.

"Jadi kalau ada masyarakat yang anaknya sakit jangan buru-buru minum obat panas tapi pakai yang alami dulu. Kalau tetap panas, dibawa ke rumah sakit rujukan nanti dari situ akan ditindaklanjuti sesuai dengan SOP dari Kemenkes," lanjutnya.

Sementara Komisi IX sudah memanggil Kemenkes, maka untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan dijadwalkan rapat dengan DPR pada pekan depan. Badan tersebut diminta mengetatkan pengawasan akan obat-obatan. Bagaimanapun kata Kurniasih, kasus GGAPA harus menjadi tanggung jawab BPOM karena lembaga itu yang mengeluarkan izin edar sekaligus mengawasinya. Selama ini obat bisa beredar karena mendapatkan izin dari BPOM. Seharusnya melalui uji klinis dan uji coba yang valid.

"Ini yang kena korban ini anak-anak bangsa, anak-anak kecil yang enggak berdosa gitu kan. Ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab BPOM," imbuh dia.

Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi XI perlu benar-benar mengawal penanganan kasus GGAPA yang kembali terjadi. Menurut dia DPR akan mendesak Kementerian Kesehatan segera menemukan cara agar kasus gagal ginjal anak tersebut tak lagi muncul.

“Ini bukan kejadian yang pertama. Kita juga minta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan menelaah dan mempelajari. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan keras,” kata Dasco saat ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Hingga saat ini sudah ada 326 kasus GGAPA di Indonesia yang tersebar di 27 provinsi. Sementara jumlah anak pasien GGAPA yang meninggal tercatat lebih dari 200 anak.

Selain itu kata Dasco, strategi pencegahan kasus gagal ginjal anak tak bisa hanya dengan menarik sejumlah obat sirup dari peredaran di masyarakat. Apalagi wilayah Indonesia luas dan bisa saja obat sirup itu sudah beredar hingga pelosok.

"Pemerintah butuh satu tindakan terukur dan tegas dalam hal mengantisipasi hal itu supaya enggak terjadi lagi," kata dia.

(ezr)