Bloomberg Technoz, Jakarta - Perusahaan Minyak dan Gas (migas) asal Inggris, Harbour Energy memutuskan untuk mengundur investasi akhir atau Final Invesment Decosion (FID) terhadap pengembangan Blok Tuna, di Laut Natuna Timur hingga 2025. Padahal, pemerintah Indonesia telah memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) Lapangan Tuna sejak Desember 2022.

Lewat keterbukaan informasi, Harbour tak menampik jika pengunduran rencana itu investasi itu imbas sanksi Uni Eropa (UE) dan Inggris terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini berdampak pada salah satu mitra perusahaan tersebut di Blok Tuna yang merupakan BUMN Migas asal Rusia, Zarubezhneft.

"Di tempat lain di Indonesia, kami berupaya untuk mengembangkan rencana pengembangan lapangan yang telah disetujui untuk penemuan Tuna kami yang terkena dampak sanksi UE dan Inggris," ujar Chief Executive Officer (CEO) Harbour Energy, Linda Zarda Cook dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (27/8/2023).

"Kami terus melakukan diskusi konstruktif dengan Pemerintah Rusia sebagai mitra kami, dan pemerintah Indonesia untuk mencapai solusi--tetapi tidak mengantisipasi untuk dapat memulai FID hingga tahun depan, yang berarti potensi keputusan investasi akhir akan diambil pada tahun 2025," kata dia.

Adapun Blok migas yang terletak di lepas pantai Natuna Timur itu dioperatori perusahaan migas asal Inggris Premier Oil Tuna BV, salah satu anak usaha Harbour Energy Group dengan hak partisipasi 50%, dan Zarubezhneft, lewat anak usahanya ZN Asia Ltd. ikut memegang 50% hak partisipasi Blok Tuna.