Di antara tuduhannya, Departemen Kehakiman mengatakan SpaceX telah salah mengeklaim dalam iklan lowongan kerja dengan mengatakan bahwa perusahaan hanya dapat merekrut warga negara AS dan pemegang kartu hijau di bawah hukum pengendalian ekspor federal. Departemen Kehakiman mengatakan hukum-hukum semacam itu tidak memberlakukan pembatasan pada perekrutan tersebut.
Asal Usul Penyelidikan
Departemen Kehakiman telah menyelidiki praktik perekrutan SpaceX sejak 2020. Penyelidikan dimulai setelah menerima keluhan dari seorang individu yang mengeklaim tidak dipekerjakan oleh SpaceX setelah mengaku dalam wawancara dia bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah. Pada Juni 2021, seorang hakim federal memutuskan bahwa SpaceX harus menyerahkan catatan perekrutannya untuk diselidiki.
"SpaceX tidak mampu membatasi bakat yang dapat direkrut secara artifisial dengan mendiskriminasi siapa pun berdasarkan kewarganegaraan mereka," tulis para pengacara SpaceX dalam dokumen hukum tahun 2021 terkait penyelidikan Departemen Kehakiman.
Pengaduan yang dilayangkan oleh seorang hakim administrasi Departemen Kehakiman di Washington, merupakan keluhan terbaru dari serangkaian kasus penting yang diajukan departemen tersebut terkait lowongan pekerjaan yang diskriminatif dan tuduhan lainnya.
Pada September, Walmart Inc., CarMax Inc., Capital One Financial Corp. dan Axis Analytics LLC menyelesaikan kasus serupa dengan Departemen Kehakiman terkait iklan lowongan kerja yang diskriminatif terhadap warga negara non-AS. Pada Juni, firma audit KPMG LLP dan 15 perusahaan lain juga menyelesaikan kasus dengan badan tersebut terkait bias dalam perekrutan di iklan situs layanan karier perguruan tinggi.
Departemen Kehakiman mengatakan bahwa mereka mengumpulkan US$1,1 juta dari 20 pemberi kerja tersebut sebagai denda perdata.
Hambatan Hukum Tambahan
Perusahaan mobil listrik milik Musk, Tesla Inc., juga telah menghadapi keluhan dari para pegawai kulit hitam. Manajer di pabriknya di Fremont, California dikatakan telah mengabaikan penggunaan kata-kata kasar yang bersifat rasial di jalur perakitan dan lamban dalam membersihkan grafiti dengan lambang-lambang swastika dan simbol-simbol lain yang terdapat di area umum.
Dalam kasus terpisah, Tesla sedang berjuang menghadapi tuntutan dari Departemen Hak Sipil California, yang menyatakan bahwa ratusan pekerja Afrika-Amerika di pabriknya menjadi korban perlakuan buruk. Termasuk di antaranya pelecehan, gaji yang tidak setara, dan tindakan pembalasan.
Space X juga menghadapi sejumlah tuntutan hukum yang dilayangkan oleh mantan karyawannya dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengeklaim adanya diskriminasi berdasarkan usia, ras, dan disabilitas. Seperti awal bulan ini, seorang mantan teknisi SapceX menggugat perusahaan tersebut di pengadilan negara bagian California karena mengeklaim dirinya korban pelecehan disabilitas dan pembalasan dendam di tempat kerja.
Dalam gugatan kepada SpaceX yang dilayangkan Kamis, pemerintah AS meminta pengadilan memberikan gaji yang tertunda dan hukuman perdata yang tidak ditentukan jumlahnya bagi orang-orang yang diberi suaka dan pengungsi yang diduga telah ditolak untuk bekerja di SpaceX.
"Penyelidikan kami juga menemukan bahwa perekrut SpaceX dan pejabat tinggi mengambil tindakan yang secara aktif menghambat pencarian peluang kerja oleh pencari suaka dan pengungsi di perusahaan tersebut," kata Kristen Clarke, kepala hak-hak sipil Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan.
Setelah dipekerjakan, departemen menambahkan, orang-orang yang diberikan suaka dan pengungsi dapat mengakses informasi dan materi yang dikendalikan oleh ekspor tanpa persetujuan tambahan dari pemerintah, sama seperti warga negara AS dan pemegang kartu hijau.
Gugatan tersebut menyatakan bahwa SpaceX mendiskriminasi orang-orang yang diberikan suaka dan pengungsi berdasarkan status kewarganegaraan pada berbagai tahap proses perekrutan.
Sebagai contoh pada tahun 2020, seorang insinyur SpaceX mem-posting pengumuman pekerjaan dalam forum obrolan job fair di Georgia Institute of Technology yang menyatakan, "Sayangnya harus menjadi warga negara AS" untuk melamar, meskipun posisi tersebut tidak memerlukan kewarganegaraan AS, kata keluhan tersebut.
(bbn)
