Dari hasil sidak ditemukan sekitar 515 ton stok Minyakita yang diproduksi BKP pada Desember 2022 terbukti tidak didistribusikan.
“Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan domestic market obligation [DMO],” kata Zulkifli dalam siaran pers yang dilansir Kemendag pada hari yang sama.
Sidak yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag tersebut merupakan tindak lanjut rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat bersama para pelaku usaha serta rapat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Atas temuan tersebut, Zulkifli menegaskan agar para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita menaati Peraturan Menteri Perdagangan No. 49/2022 yang meregulasi tata kelola program minyak goreng rakyat.
“Saat ini kami telah memerintahkan BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai HET. […] BKP sebagai salah satu produsen terbesar Minyakita diharapkan dapat mendistribusikan produknya ke pasar sehingga tidak terjadi isu kelangkaan dan isu Minyakita dengan harga yang tidak sesuai HET di pasar,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.
Pasar rakyat
Lebih lanjut, Kemendag mewajibkan pendistribusian Minyakita tersebut lebih difokuskan ke pasar rakyat di wilayah Jawa, dan bukan di gerai-gerai ritel modern serta platform daring.
Sejalan dengan itu, pemerintah menjamin produksi Minyakita akan terus dipacu setelah ketentuan DMO diperketat menjadi 50% dari jumlah bahan baku minyak kelapa sawit yang boleh diekspor.
Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan harus berkomitmen dan memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.
“Penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Program Minyak Goreng Rakyat, baik curah maupun kemasan merek Minyakita, […] akan dilanjutkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium,” tegasnya.
(wdh)
