Bloomberg Technoz, Jakarta – Indonesia tengah terjepit tuntutan internasional untuk mempercepat pemadaman pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Namun, tantangannya tidak sekadar ihwal pendanaan, tetapi juga mencari pengganti sumber energi terbarukan yang pas dengan karakteristik geografis RI.

Diskursus pensiun dini PLTU belakangan makin santer, seiring dengan makin banyaknya pihak yang menuding pembangkit berbasis batu bara sebagai biang keladi polusi di DKI Jakarta dan sekitarnya, tidak terkecuali sang Kepala Negara alias Presiden Joko Widodo.

Pada saat yang bersamaan, pencairan dana internasional US$20 miliar (sekitar Rp306 triliun) untuk 'suntik mati' PLTU melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) juga terus terkatung-katung.

Dalam kaitan itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus tidak menampik pemadaman PLTU adalah isu pelik di negara dengan ketergantungan sangat tinggi terhadap batu bara, seperti Indonesia.

“Memang perlu investasi, biaya di awal. Investasinya sangat besar, yang saat ini harus dicari oleh pemerintah. Baik melalui belanja negara atau dari sektor swasta. Ini memang pekerjaan rumah berat karena kita ada target menuju nol emisi karbon pada 2060,” ujarnya saat dihubungi, Rabu  (23/8/2023).