Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para warga termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan bekerja dari rumah (Working from home/WFH) guna mengantisipasi dampak buruk dari polusi udara Jakarta.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai keputusan untuk WFH kali ini tidak akan banyak berdampak terhadap laju perekonomian.
"Terbukti waktu kita 2021 dan 2022 ekonomi kita jalan sangat baik walaupun mayoritas dari kita malah kerja dari rumah dan konsumsi cukup tinggi jadi kita akan cukup aman," ujar Febrio di sela acara ASEAN Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates, Rabu (23/8).
Sementara itu Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono pun mengatakan kebijakan WFH bisa saja berdampak pada perekonomian meski tidak dalam jumlah besar. Menurutnya WFH kali ini berbeda dengan skema WFH yang diterapkan pada awal pandemi.
Bila berkaca pada masa pandemi awal 2020, dua hal yang terdampak kebijakan WFH adalah belanja masyarakat yang turun, dan perubahan pola konsumsi, misalnya masyarakat cenderung mengurangi belanja mobiiltas dan fashion.
"Tapi ada belanja yang juga naik satu belanja hobi, meningkat dan belanja internet telekomunikasi dan juga terkait dengan Digital computer. Jadi ketika WFH ada perubahan komposisi dan belanja," ungkapnya dalam Mandiri Economic Outlook.
Namun, bila melihat kebijakan WFH dalam rangka mengurangi polusi kali ini, Teguh menilai dampaknya tidak akan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengingat kebijakan tersebut tidak dilakukan secara masif seperti saat pandemi Covid-19.
Bahkan, sejauh ini kebijakan tersebut hanya diterapkan di DKI Jakarta dan terbatas hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jadi WFH tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, sehingga dampak ke PDB mungkin akan terbatas," kata Teguh.
(evs)
