"Mereka minta disampaikan bahwa mereka warga negara yang setia kepada Indonesia," kata dia.
Mahfud mengatakan, peristiwa 1965 memang lebih banyak menuai korban di luar kelompok PKI. Menurut dia, mayoritas korban peristiwa tersebut di Ternate, Maluku adalah anggota TNI. Sedangkan mayoritas korban pasca 1965 di Jawa Timur adalah warga pesantren.
Pemerintah saat ini memang terus mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di luar persidangan atau non yudisial. Hal ini perlu ditempuh usai sejumlah cara menempuh jalur yudisial menemui kebuntuan dan kesulitan.
Toh, kata Mahfud, Dewan HAM PBB saja memberikan apresiasi kepada Indonesia usai pemerintah memutuskan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non yudisial. Pemerintah pun berkomitmen untuk menuntaskan tanggung jawabnya dalam penyelesaikan kasus HAM berat tersebut.
"Dewan HAM PBB memuji saat kita mengumumkan," kata dia.
Pemerintah Orde Baru memang melakukan pendataan ulang warga negara Indonesia (WNI) usai peristiwa 1965. Hal ini termasuk WNI yang tengah menjalani pendidik atau pekerjaan di luar negeri.
Pemerintah kemudian memaksa para pelajar dan diplomat di luar negeri untuk mengakui Soeharto sebagai presiden Indonesia yang baru. Sejumlah orang yang menolak mengakui kemudian harus menerima hukuman berupa pencabutan paspor dan identitas kewarganegaraan.
Hal ini membuat para mahasiswa dan diplomat tersebut tak bisa kembali ke Indonesia. Mereka berada di luar negeri tanpa kewarganegaraan. Selama bertahun, mereka pun terputus dengan para keluarganya di Indonesia.
(frg/ezr)
