Penundaan pembacaan itu berbarengan dengan harapan Kementerian BUMN agar tidak adanya PKPU terhadap WSKT. Pasalnya, semua pihak saat ini tengah melakukan kajian terkait restrukturisasi utang atau kewajiban WSKT, baik terhadap bank, pemegang obligasi, maupun para vendor.
Berjalan Lama
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengungkapkan, proses negosiasi terkait utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus berlanjut. Negosiasi yang merupakan bagian dari restrukturisasi itu dilakukan bukan hanya kepada pemegang obligasi dan bank, tapi juga kepada para vendor.
Itu yang menyebabkan proses restrukturisasi utang emiten BUMN Karya tersebut memakan waktu. "Karena [pemegang] obligasi cukup banyak," kata Tiko, sapaan akrab Wakil Menteri BUMN Erick Thohir tersebut, Selasa (22/8/2023).
Proses juga semakin panjang karena pihak terkait bersama vendor ingin mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini menjadi harapan karena ada beberapa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari seumlah vendor.
"Dengan vendor, kami juga terus diskusi jangan sampai ada PKPU. PKPU memang ada beberapa, tapi kami ingin ada win-win solution bagi semua pihak," terang Tiko.
Kesepakatan diharapkan bisa tercapai, terlebih juga karena pemerintah akan tetap mendukung WSKT melalui PT Hutama Karya (HK). WSKT ke depan juga akan dikonsolidasikan ke HK dengan skema inbreng, sehingga memungkinkan pembayaran kewajiban WSKT dilakukan melalui HK.
"HK Sehat di tol sumatera, harusnya ke depan bisa lebih baik. Tapi kami ingin sebelum inbreng, kesepakatan restrukturisasi rampung terlebih dahulu. Seperti Garuda dulu restrukturisasi selesai baru kami kemudian melakukan injeksi [modal]," jelas Tiko.
Ia menambahkan, resktrukturisasi WSKT seharusnya bisa selesai akhir bulan ini, atau paling lambat November 2023. iko juga menyebut, 85% sejumlah bank sudah sepakat dengan skema yang digodok oleh pemerintah.
(mfd/dhf)
