Bloomberg Technoz, Jakarta – Centre for Strategic and International Studies  (CSIS) menilai kesuksesan program Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia akan sangat tergantung pada sikap akomodatif PT PLN (Persero) sebagai pemilik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara terbanyak di Tanah Air. 

Novia Xu, peneliti naskah kebijakan JETP Indonesia di CSIS, mengatakan PLN sebagai perusahaan monopoli kelistrikan di Indonesia menjadi masalah dalam implementasi program transisi energi senilai US$20 miliar (Rp306,42 triliun) itu. 

“Kecenderungan investasi [untuk pemadaman PLTU batu bara] akan tergantung pada PLN. Jadi kita perlu mengajak PLN untuk sama-sama memikirkan [transisi energi] di Indonesia. [...] Ini tantangan besar, tidak ada kesesuaian antara JETP dan investor,” ujarnya dalam diskusi Risiko dan Tantangan Implementasi JETP Indonesia, Selasa (22/8/2023).

Menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS), kapasitas terpasang pembangkit listrik milik PLN per 2022 mencapai 44.939,88 MW, di mana 45,44% atau 20.418,5 MW di antaranya merupakan kapasitas terpasang untuk PLTU berbasis batu bara.

Novia mengatakan, mengingat besarnya dominasi badan usaha milik negara (BUMN) dalam ketenagalistrikan berbasis fosil, komitmen Pemerintah Indonesia untuk transisi energi pun menjadi krusial. Apalagi, porsi dana hibah dari program JETP hanya sebesar 0,8% atau US$160 juta.