Bloomberg Technoz, Jakarta - Hari ini pemerintah kembali menggelar lelang Surat Utang Negara dengan target indikatif Rp14 triliun dan maksimal sebesar Rp21 triliun.
Lelang SUN dilangsungkan di tengah tekanan di pasar surat utang yang telah melambungkan tingkat imbal hasil dalam reli kenaikan tujuh hari berturut-turut dan membawa yield SUN 10 tahun menembus rekor tertinggi dalam empat bulan terakhir.
Pagi ini yield SUN tenor 10 tahun masih melanjutkan kenaikan di kisaran 6,64% disusul tenor 5 tahun di 6,31%. Sementara tenor 2 tahun bergeming di 6,16%.
Lelang SUN hari ini mencatat ada dua seri penerbitan baru SPN dan empat seri ON/FR yang ditawarkan.
Satu seri FR adalah penerbitan baru yaitu FR0100 yang memiliki maturity date Februari 2034. Seri baru ini memberikan tingkat bunga tetap di mana tingkat bunga akan ditetapkan pada lelang hari ini.
Pembayaran kupon seri baru tersebut dilakukan semi tahunan yaitu pada 15 Februari dan 15 Agustus dengan kupon perdana dibayarkan pada 15 Februari 2024.
Pemerintah tidak menawarkan SUN seri 10 tahun seperti sebelumnya, yang menjadi favorit pelaku pasar, yaitu FR0096 yang jatuh tempo pada 2033 dengan tingkat kupon 7%.
Selain seri baru FR0100, seri FR yang dilelang hari ini adalah FR0095 (HTM 2028), FR0097 (HTM 2038), FR0098 (HTM 2043) dan FR0089 (HTM 2051). Serta dua SPN yang juga merupakan emisi baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Juli 2023 mengalami surplus hingga Rp153,5 triliun atau 0,72% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani mengatakan surplus tersebut didorong oleh pendapatan negara yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja negara.
Sementara dalam penyampaian pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyebut defisit anggaran tahun depan lebih rendah dibandingkan target tahun ini.
"Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun," ungkap Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, Rabu (16/8/2023).
Keseimbangan primer, lanjut Jokowi, diperkirakan defisit Rp25,5 triliun. Namun bergerak menuju surplus.
Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Saat keseimbangan primer defisit, artinya utang lama harus dibayar dengan utang baru alias gali lubang tutup lubang.
Dengan postur penerimaan dan belanja tersebut, sambung Jokowi, RAPBN 2024 direncanakan defisit Rp522,8 triliun. Ini setara dengan 2,29% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2023 yang sebesar 2,84% PDB.
(rui)
