Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah direncanakan bakal menerima investasi komprehensif program Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun melalui mekanisme pendanaan program transisi energi Indonesia yang diluncurkan di sela G20 di Bali pada November 2022.

Mekanisme pendanaan tersebut juga digadang-gadang bakal jadi katalis untuk program transisi energi Indonesia. Merespons hal itu, International Institute for Sustainable Development (IISD) menilai jika sumber pendanaan transisi energi tidak melulu harus mengandalkan hibah maupun pinjaman lunak dari luar negeri.

Analis IISD Annisa Suhartono mengatakan--selain mengandalkan JETP--pemerintah masih bisa mengekplorasi sumber pendanaan lain untuk membantu Indonesia mencapai bauran energi hingga 25% pada 2025, dan 34% pada 2023, yakni mengelola sumber daya pendanaan publik.

Dia mencontohkan dana publik itu mencakup subsisi, insentif, pinjaman keuangan dari BUMN, hingga lembaga keuangan publik.

"Jika pemerintah mau serius, berkomitmen untuk transisi energi, salah satu yang bisa dilakukan ialah mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke energi bersih,” ujarnya di sela diskusi yang bertajuk "Mendorong RUPTL Hijau yang Ambisius Setelah Komitmen JETP", di Jakarta, Senin (21/8/2023).