Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menyepakati rencana investasi transisi energi komprehensif dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan.

Menyikapi hal itu, Analis Kebijakan Energi International Institute of Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono menyebut jika nilai pinjaman lunak tersebut tak bakal mencukupi untuk membantu Indonesia dalam mencapai 23% bauran EBT di 2025.

"Budget kita untuk membiayai transisi energi dana JETP Rp300 T belum apa-apa. Itu tidak akan cukup hanya sekadar katalis. Kenyataannya pembiayaan yang dibutuhkan untuk transisi energi sampai NZE jauh lebih besar lagi, [Bahkan bisa] berkali kali lipat," katanya di sela diskusi yang bertajuk "Mendorong RUPTL Hijau yang Ambisius Setelah Komitmen JETP", di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Anissa meminta pemerintah tak hanya mengandalkan dana JETP saja, melainkan juga melalui sumber pendanaan yang bisa diambil untuk menambah biaya tersebut. Misalnya, kata dia, seperti penambahan pajak batu bara hingga pinjaman bank BUMN.

"Public financial flow yang paling pertama bergerak karena kendali di bawah pemerintah dan mempengaruhi — public controlled money, subsidi, insentif, investasi dari lembaga keuangan publik," ujar dia.