“Tujuan food estate itu, menurut hemat saya bagus. Tetapi pada pelaksanaanya tidak bagus, terutama yang ada di Kemhan. Menanamnya gagal, kenapa tidak disurvei dulu, kan banyak para ahli itu, atau kenapa tidak di tempat lain,” ujar Politikus PDIP tersebut.

Hasanuddin mengatakan, dirinya akan mengusulkan audit BPK kepada seluruh anggota komisi I. Dia mengklaim, penunjukkan BPK untuk memeriksa sebuah proyek pemerintah butuh persetujuan komisi. Dia pun berharap, seluruh anggota DPR di Komisi I, apa pun fraksinya, bisa mendukung rencana audit tersebut.

“Harus ada persetujuan dari semua, dalam rapat komisi. Kalau tidak setuju ya enggak bisa,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai leading sector program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah, Juli 2020. Saat itu, presiden mengklaim Kemhan mengurusi segala hal berkaitan dengan pertahanan dan ketahanan. Hal ini membuat Prabowo dan anak buahnya disebut tak hanya mengurusi senjata tempur; tetapi juga pangan.

(frg/ezr)