Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tubagus Hasanuddin atau TB Hasanuddin akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit program Lumbung Pangan Nasional yakni food estate. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai BPK bisa memulai pemeriksaan dengan melakukan audit pada Kementerian Pertahanan.

Menurut dia, kementerian di bawah pimpinan Prabowo Subianto tersebut adalah leading sector program food estate. Lembaga negara tersebut pun dinilai telah gagal dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Daripada kita ribut dan sebagainya, sudah jadi pro dan kontra ya. Dan, dianggap politis, sudah mending turunkan BPK,” kata Hasanuddin seperti dilansir website DPR, Senin (21/8/2023). 

Menurut dia, audit BPK akan membuka dengan detil anggaran proyek ketahanan pangan tersebut. Selain itu, BPK juga bisa menunjukkan seluruh detil akar masalah dari kegagalan proyek food estate.

Audit BPK, kata Hasanuddin, juga bisa menjabarkan alasan dan dampak keputusan Kemenhan tak melakukan kajian sebelum menjalankan proyek food estate. Padahal, menurut dia, kewenangan Kemenhan sangat jauh dari proyek pangan nasional. Kemenhan dinilai berpotensi menyebabkan kerugian negara karena penggunaan anggaran dengan minim dampak pada masyarakat.