2. Potensi kekeringan akibat El Nino yang berpotensi menyebabkan gagal panen sehingga mengancam kebutuhan pangan rakyat.
3. Munculnya berbagai laporan di media mainstream dan media sosial tentang dampak-dampak lingkungan dan sosial akibat proyek yang mangkrak dan menyebabkan kerusakan cukup parah
4. Ketidakjelasan pertanggungjawaban dan keberlanjutan proyek food estate yg telah menghabiskan APBN Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR lebih dari Rp2 triliun sejak tahun 2020-2022
5. Munculnya isu di publik bahwa meskipun alokasi APBN ada di Kementan dan Kemen PUPR tetapi ternyata yang mengontrol pengerjaannya adalah perusahan/yayasan yg berafiliasi dengan Kemenhan/ Menhan Prabowo seperti Agrinas dan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan.
"Hal seperti ini tentu memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan spekulasi liar terhadap pemerintah," kata Deddy.
"Belajar dari pengalaman tidak ada satu pun food estate yang berhasil di Indonesia, mulai zaman Soeharto hingga SBY. Semuanya gagal total, menyebabkan kerusakan lingkungan dan membuat rakyat menderita. Ambil contoh proyek lahan gambut 1 juta hektare Presiden Soeharto di Kalteng, hingga food estate SBY di Kabupaten Bulungan dan Papua," imbuhnya.
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu melempar kritik soal food estate tersebut ketika berada di Ciawi, Bogor.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto pada Selasa (15/8/2023).
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi temuan dugaan aliran dana kejahatan lingkungan senilai Rp1 triliun yang masuk ke salah satu partai politik menjelang pemilu. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan aliran uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun yang mengalir ke partai politik untuk kepentingan Pemilu 2024.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, temuan tersebut juga telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU.
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, ada (uang senilai) Rp1 triliun (dari hasil) kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," kata Ivan di sela acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu yang diadakan Selasa (8/8/2023).
Meski tak menyebut secara spesifik aliran dana Rp1 triliun itu mengalir ke partai politik mana, Ivan mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan tersebut. Apalagi, kata dia, PPATK menduga saat ini tidak satupun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal kritik atas food estate, salah satu program prioritas Jokowi tersebut. Presiden mengingatkan bahwa menjalankan proyek lumbung pangan ini memang tak semudah yang dibayangkan.
"Kalau membangun food estate tak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25%, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Hampir semua negara kata dia menuju dan ada yang sudah mengalami krisis pangan. Oleh karena itu food estate tetap diperlukan. Namun demikian Jokowi tak menampik bahwa evaluasi perlu ada. Dia kemudian menyinggung kondisi sejumlah food estate.
"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik, di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama (dan) sudah mundur (ya) sampai kapanpun, lupakan," katanya.
(ezr)
