Dihubungi terpisah, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, sejak awal PDIP mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Partainya menunggu implementasi yang baik dalam program ini. Patut diingat kata dia, program sejenis selalu gagal sejak masa Orde Baru bahkan juga pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan, PDIP karena itu ingin memberikan catatan atas kebijakan yang tak tampak bakal berbuah manis tersebut. Deddy lantas menyitir 5 alasan kritik soal food estate ini akhirnya keluar. Salah satunya menyinggung soal Kementerian Pertahanan yang mengontrol pengelolaannya. Lima poinnya adalah sebagai berikut:
1. Situasi global yang berpotensi menyebabkan negara-negara penghasil bahan pangan menghentikan ekspor sehingga akan menyebabkan kelangkaan atau harga yang sangat tinggi komoditas pangan
2. Potensi kekeringan akibat El Nino yang berpotensi menyebabkan gagal panen sehingga mengancam kebutuhan pangan rakyat.
3. Munculnya berbagai laporan di media mainstream dan media sosial tentang dampak-dampak lingkungan dan sosial akibat proyek yang mangkrak dan menyebabkan kerusakan cukup parah
4. Ketidakjelasan pertanggungjawaban dan keberlanjutan proyek food estate yang telah menghabiskan APBN Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR lebih dari Rp2 triliun sejak tahun 2020-2022
5. Munculnya isu di publik bahwa meskipun alokasi APBN ada di Kementan dan Kemen PUPR tetapi ternyata yang mengontrol pengerjaannya adalah perusahan/yayasan yang berafiliasi dengan Kemenhan/Menhan Prabowo seperti Agrinas dan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan.
"Hal seperti ini tentu memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan spekulasi liar terhadap pemerintah," kata Deddy melalui sambungan telepon pada Minggu (20/8/2023).
Sedikit mundur, program food estate digaungkan Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan tetapi mulai terealisasi pada periode pemerintahan kedua. Kader PDIP paling berhasil itu lalu menugaskan Kementerian Pertanian lewat Mentan Syahrul Yasin Limpo memimpin program tersebut. Namun, tak berhenti di sana, Presiden Jokowi juga menugaskan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan program ini.
Jokowi pada tiga tahun lalu itu beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis. Lokasi food estate yakni di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas pangan yang berbeda-beda. Sayangnya belakangan program andalan pangan ini justru dihadapkan pada masalah lahan mangkrak hingga panen yang tak kunjung sesuai harapan. Belum lagi masalah lingkungan yang disebut timbul dan merugikan masyarakat di daerah.
Sementara pengamat lainnya menilai hubungan Jokowi dengan partai pengusungnya itu memang tak selalu mulus. Namun pasang surut hubungan ini memang terlihat kian nyata menjelang pencapresan saat ini. Tarik-menarik kepentingan antara Jokowi dan partainya sudah terlihat sejak penentuan anggota di kabinet pada mula mantan Wali Kota Surakarta itu moncer ke Istana.
"Menjelang Pemilu 2024 ini hubungan antara Jokowi dan PDIP tensinya justru semakin meningkat dan ini terkait dengan persoalan Pilpres 2024. Pak Jokowi sebagai kader PDIP semestinya memiliki sikap yang vokal mendukung Ganjar (bacapres PDIP). Tapi di ruang publik pak Jokowi secara halus memberikan dukungan kepada bacapres Prabowo Subianto. Dua persoalan ini yang membawa naik tensi ketegangan naik di antara pak Jokowi dengan PDIP," kata pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi, Minggu (20/8/2023).
Namun PDIP menurut dia, tak bisa menganggap remeh Jokowi karena tingkat elektabilitas menjelang lengser yang masih tinggi. Baiknya kata dia, PDIP berhenti menyerang Jokowi termasuk soal food estate karena kerenggangan dengan Jokowi, alih-alih menguntungkan malah bisa merugikan PDIP sendiri. Partai itu kata dia perlu lebih taktis menjelang pemilu.
Dia juga menyinggung serangan soal isu food estate yang bagai peribahasa sekali membuka pura, dua tiga utang terbayar yang maknanya melakukan satu pekerjaan untuk mendapatkan dua-tiga hal sekalian itu.
"Untuk apa menyerang food estate? Menyerang dua tokoh sekaligus (Jokowi dan Prabowo) yang mana Prabowo diamanahkan oleh pak Jokowi untuk mengawal program tersebut. Sebaiknya PDIP bersikap rileks saja dan jangan menunjukkan sikap yang reaksioner terhadap dinamika politik elektoral," kata Bawono.
(ezr)
