“E-catalog meminimalkan tatap muka antara user dan penyedia jasa. Dengan demikian, harapannya tidak ada lagi istilah-istilah ‘di bawah meja’ yang terjadi,” ungkap Hendrar.
Ia mengungkap, terdapat sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pengadaan barang dan jasa. Arahan yang pertama, kata Hendrar, terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN).
“Dalam berbagai kesempatan, presiden menyampaikan, dana Rp 400 triliun yang dipakai untuk belanja produk dalam negeri akan mampu menggerakan roda ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7% hingga 2%. Hal ini juga akan mampu menyerap dua juta tenaga kerja,” kata Hendrar.
Berikutnya, LKPP diminta untuk memperbanyak keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuannya keuangan fiskal di Indonesia dapat terdistribusi secara merata. Terlebih selama pandemi, UMKM dan koperasi turut berperan penting dalam pemulihan ekonomi negara.
“Ketiga, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah. Keempat, memastikan transparansi pengadaan dan percepatan penyerapan anggaran,” ungkapnya.
Terkait percepatan penyerapan anggaran, kata Hendrar, dalam Inpres No. 2 tahun 2022 menargetkan belanja PDN tahun lalu minimal Rp 400 triliun. Target tersebut tidak hanya tercapai, melebihi harapan dengan angka Rp 430,66 triliun.
“Dari target minimal tersebut, 40% harus dialokasikan untuk UMKM dan koperasi. Namun ini masih belum tercapai, baru 36,09%. Maka tahun ini perlu upaya lebih baik lagi supaya UMKM bisa lebih terlibat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hendrar mengatakan dari total transaksi pengadaan barang dan jasa tahun lalu, 76% merupakan produk dalam negeri. Di 2023 target PDN harus menembus angka 95%.
(tar/wep)
