Selanjutnya, dalam proyek bangunan Ditjen Cipta Karya, terdapat Istana Negara dengan progres pembangunan 21,7%, kemudian Kantor Presiden sudah di angka 25,79%, dan Gedung Sekretariat Presiden sudah di angka 22,31%. Danis mengatakan, rata-rata dari progres proyek pembangunan ini lebih cepat dari yang telah ditargetkan.
"Penataan sumbu kebangsaan juga sudah 53%. Akhir tahun ini selesai saya kira. Bangunan kantor Kemensesneg sudah 15%, lebih cepat dari rencana," katanya.
Kendati demikian, dari 39 paket tersebut, terdapat empat pembangunan yang terhambat. Seperti pembangunan bendungan Sepaku Semoi, lanjutan pembangunan Embung KIPP yang terlambat karena pembebasan lahan masih dalam proses, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP yang terlambat karena penyelesaian desain dan pekerjaan fisik IPAL 3 masalah status lahan, dan pembangunan (duplikasi) jembatan P. Balang Bentang Pendek yang terlambat karena kapasitas produksi pengeboran di laut yang belum tercapai karena dikarenakan kondisi tanah keras dan berbatu.
Sementara untuk batch 2, progresnya masih kecil karena baru melalui fase penandatanganan kontrak. Dalam batch 2 tersebut, terdapat beberapa proyek dengan porsi anggaran cukup besar, seperti pembangunan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa 47 tower, tol 6A dan tol 6B.
"Yang cukup besar, yang masuk paket 2 ini adalah untuk perumahan ASN yang 47 tower dan tol 6A, 6B. Mudah-mudahan saya waktu itu janjinya sekitar Juli-Agustus. Sebetulnya ASN tanda tangan kontrak kemarin 16 Agustus, tapi agak mundur. Tapi lelangnya sudah selesai," ujarnya.
Dalam paparannya, Danis menjelaskan bahwa proses pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahapan. Pertama pada 2022-2024 yang merupakan fase pemindahan awal, dimana ditargetkan infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, pengelolaan persampahan dan air limbah untuk penduduk pionir; Membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran dan perumahan di KIPP, pemindahan ASN tahap awal yang termasuk TNI/Polri dan inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.
Fase pembangunan selanjutnya pun akan terjadi pada 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039 dan 2040-2045 di mana diharapkan pemerintah bisa mengokohkan reputasi IKN sebagai ‘Kota Dunia untuk Semua’.
(ain)
