Kelompok perdagangan tersebut mengatakan dalam memo bersama yang dilihat oleh Bloomberg News, bahwa langkah ini "dapat mengganggu perdagangan secara signifikan, menghambat upaya untuk lebih erat mengintegrasikan India ke dalam rantai pasok global, dan merugikan bisnis dan konsumen di kedua negara."
Rezim lisensi awalnya berencana diterapkan awal bulan ini, sebelum pihak berwenang memberi kelonggaran tiga bulan untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan mendapatkan lisensi yang diperlukan.
Kabar ini datang menjelang pertemuan bisnis penting di New Delhi yang akan mengakhiri masa jabatan presidensi G-20 India. Masa jabatan tersebut telah diwarnai dengan tur global oleh Perdana Menteri Narendra Modi, yang berusaha untuk memperluas hubungan perdagangan bilateral dengan AS, Prancis, dan negara-negara lain. Dia pun telah diterima dengan baik di Washington pada Juni, dan Presiden Joe Biden sepakat untuk memperdalam hubungan antara kedua negara.
Kelompok industri AS termasuk Dewan Industri Teknologi Informasi, Asosiasi Produsen Nasional, dan Asosiasi Industri Semikonduktor, mengajukan beberapa keberatan terhadap aturan lisensi yang direncanakan.
Setiap hambatan perdagangan dapat mempengaruhi pengiriman komputer dan elektronik buatan AS ke India. Hal ini pada akhirnya dapat mempersulit kemampuan bisnis di negara-negara tersebut, baik dari Amerika maupun India, untuk menjalankan dan memperluas operasi mereka.
Menurut dokumen tersebut, kesungguhan India sebagai mitra perdagangan AS dan rantai pasokan pun dipertanyakan setelah keputusannya menghambat aliran pasokan barang-barang elektronik. Merujuk pada kunjungan Modi ke Washington yang berpotensi meningkatkan perdagangan antara AS dan India, kelompok perusahaan itu menyoroti perlunya kepastian bisnis.
"Potensi ini hanya akan tercapai jika bisnis memiliki jaminan terkait regulasi yang dapat diprediksi," kata perusahaan-perusahaan yang menandatangani surat tersebut.
(bbn)
