Polisi China dikabarkan mendatangi rumah para investor salah satu aset manajemen raksasa yang gagal bayar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik perbankan bayangan atau shadow banking di negara tersebut.
Para investor mengatakan bahwa polisi mengunjungi rumah mereka dan mendesak mereka untuk tak melakukan protes. Hal ini merupakan tanda terbaru bahwa pemerintah China khawatir dengan keresahan yang terjadi saat ini, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran menyebarnya efek gagal bayar.
Puluhan orang yang berinvestasi pada produk manajemen kekayaan milik Zhongzhi Enterprise Group Co. mengaku dikunjungi polisi beberapa pekan terakhir, demikian menurut para investor yang meminta untuk tidak disebutkan namanya demi menghindari masalah dengan pemerintah.
Mereka tersebar di berbagai daerah, termasuk ibu kota Beijing, provinsi Sichuan di barat daya, dan area pesisir Jiangsu dan Shandong.
Jokowi Sebut Batu Bara Picu Polusi, 16 PLTU Ini Kepung Jakarta
Belakangan ini, kualitas udara di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya terus menjadi sorotan banyak pihak lantaran ibu kota Indonesia itu tercatut ke dalam 10 besar kota dengan polusi udara tinggi di dunia.
Berdasarkan Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta pada laman IQAir pada pekan lalu, DKI menempati posisi ke tujuh pada daftar kota dengan tingkat polusi terburuk global.
Kondisi itu tidak disangkal Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, kualitas udara di kawasan Jakarta—Bogor—Depok—Tangerang—Bekasi (Jabodetabek) kian memburuk beberapa waktu terakhir ini.
“Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan pada 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat’,” kata Jokowi.
Menariknya, Kepala Negara menyinggung salah satunya dipicu oleh aktivitas industri dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Dia bahkan pemerintah akan mengawasi ketat sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.
Diisukan Mau Akuisisi Tambang Litium, Begini Respons ADMR
Harga saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) belakangan mendadak lincah. Pergerakan ini tak lepas dari isu rencana akuisisi yang akan dilakukan perusahaan tambang sekaligus anak usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) ini.
Berdasarkan informasi yang diterima Bloomberg Technoz dari sumber yang mengetahui rencana ini, emiten yang juga terafiliasi dengan Garibaldi 'Boy' Thohir ini dikabarkan tengah mengincar tambang litium untuk diakuisisi. Mineral ini merupakan salah satu komponen utama pembuatan baterai.
Manajemen ADMR belum secara gamblang mengkonfirmasi kabar tersebut. Namun, perusahaan tak menampik tengah dalam sebuah proses akuisisi.
"Sebagai perusahaan terbuka, ADMR akan mengikuti transaction diclosure," ujar Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira saat dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (18/8/2023).
Empat Tahun Tidak Naik, Jokowi akan Naikkan Gaji PNS 8% di 2024
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan akan menaikkan gaji PNS Pusat dan Daerah sebesar 8% serta kenaikan tunjangan untuk pensiunan sebesar 12% tahun depan.
Hal tersebut diumumkan oleh Jokowi saat membacakan Nota Keuangan dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2024 Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Jokowi menekankan kenaikan tersebut guna menunjang produktivitas PNS yang harus diiringi oleh reformasi birokrasi yang konsisten.
"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12%, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," ujar Jokowi.
Perlu diketahui, sebelumnya rencana kenaikan gaji PNS ini pertama kali diusulkan oleh Azwar Anas sebagai Menpan RB. Dia berpendapat daripada tukin yang besar dan tidak merata, akan lebih baik bila gaji pokok PNS yang dinaikkan.
Spin Off UUS, BTN Bakal Akuisisi Bank Syariah
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), memiliki rencana untuk mengakuisisi sebuah bank syariah. Rencana ini terkait rangkaian skema pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) atau BTN Syariah.
"Kami sedang menjajaki beberapa calon [yang akan diakuisisi]," ujar Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu kepada Bloomberg Technoz.
Nixon belum mengungkapkan identitas bank syariah yang menjadi target. Yang terang, itu bukan merupakan satu-satunya opsi spin off.
Pasalnya, BTN akan mengambil langkah yang paling efisien dan lebih cepat untuk mengejar spin off seperti yang telah diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Termasuk, kemungkinan untuk membuat bus baru. Karena, sebentar lagi UUS BTN memiliki nilai aset Rp50 triliun," jelas Nixon.
HUT Ke-78 RI, Pertumbuhaan Ekonomi 2024 Diketok Lebih Rendah 5,2%
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,2%, satu hari sebelum merayakan Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dari target capaian tahun ini 5,3%.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUUAPBN) 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI.
“Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%,” kata Jokowi.
Respons Adhi Karya Usai Anak Usahanya Masuk PKPU
Emiten BUMN Karya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) buka suara usai anak usahanya, PT Adhi Persada Properti (APP), masuk masa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Proses hukum ini kini telah masuk fase verifikasi tagihan kreditur di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Farid Budiyanto, Corporate Secretary ADHI menjelaskan, APP selaku anak perusahaan ADHI tengah berupaya secara maksimal dalam menyusun proposal perdamaian. Sehingga, ADHI selalu pemegang saham mayoritas APP masih tetap terlindungi.
"Hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap kinerja keuangan dan kegiatan operasional perseroan yang material sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.17 tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha," Kata Farid dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (17/8/2023).
Setelah adanya putusan PKPU tersebut, perseroan selaku pemegang saham mayoritas terus berkoordinasi dengan APP dan memastikan proses pelaksanaan PKPU dilakukan dengan upaya maksimal.
APP saat ini telah menunjuk tim penasihat hukum yang merupakan ahli dan berpengalaman di bidang PKPU dan restrukturisasi utang.
Koalisi Besar Prabowo 'Rasa' Jokowi
Unjuk kekuatan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhadapan dengan PDIP itu kini berwujud. Koalisi besar yang sempat diwacanakan April 2023 silam sudah punya bentuk.
Pada saat itu, Jokowi bersilaturahmi Ramadan dengan 5 ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah. Wacana jalan bersama menuju Pemilihan Presiden 2024 pun mengemuka. Lebih tiga bulan berproses hingga akhirnya mengejawantah.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar dan PAN minus PPP tersebut melebur bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Partai Gerindra dan PKB. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didapuk oleh PKB, Golkar, dan PAN sebagai bakal calon presiden (capres).
Pada saat deklarasi di Museum Proklamasi Jakarta, Minggu pagi (13/8/2023), Prabowo dan para ketua umum memang membantah bahwa koalisi baru besar ini atas 'cawe-cawe' Jokowi.
Namun menariknya, berbagai hal yang mereka ungkapkan saat konferensi pers justru sejalan dengan visi meneruskan program dan jargon pembangunan sang petahana.
"Hal itu [tanpa campur tangan] sudah susah dibantah ya. Ini sudah jelas-jelas koalisi ini atas seizin dan sepengetahuan pak Jokowi. Bagi saya sudah sulit untuk dibantah ini," kata pengamat politik Ray Rangkuti.
Pemegang Saham & Vendor Jadi 'Korban' Jika WSKT Masuk PKPU
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menghadapi kelanjutan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pekan depan. Agenda sidang yang dijadwalkan pada 21 Agustus 2023 itu berupa pembacaan putusan majelis hakim.
Artinya, nasib keberlangsungan usaha emiten BUMN Karya itu diputus pekan depan, usai salah satu pihak pemegang obligasi selaku pemohon dan WSKT sebagai termohon menjalankan serangkaian persidangan sejak permohonan PKPU diajukan pada 20 Juni 2023.
\Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengungkapkan, jika WSKT sampai masuk PKPU atau bahkan pailit hingga dilikuidasi dan seluruh aset dijual, maka prioritas utama yang mendapatkan hasil penjualan ini adalah para kreditur, baik pemegang saham atau obligasi.
Sementara, pemegang saham dan vendor tidak masuk prioritas. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, keduanya tidak mendapatkan sepeser pun jika skenario terburuk pailit itu terjadi.
“Tergantung aset yang dijual, nilainya bisa menutupi atau tidak. Pemegang saham bisa dapat tergantung nilai aset dan seberapa optimanya penjualan aset itu. Kalau tidak mencukupi, pemegang saham tidak kebagian,” kata Alfred.
Bursa Saham RI Jauh Kalah Ramai Dibanding Malaysia & Singapura
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar modal Indonesia pada 2022 hanya bernilai 48,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini jauh tertinggal bila membandingkan dengan pasar modal tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.
Adapun perhitungan dari total nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejumlah Rp9.499,1 triliun terhadap PDB yang sebesar Rp19.588,4 triliun.
Menilik negara tetangga, Malaysia, Singapura mempunyai kontribusi yang lebih tinggi, bahkan Thailand yang memiliki catatan kontribusi pasar modal terhadap PDB mencapai lebih dari 100%.
Sebagai perbandingan, data Bloomberg memperlihatkan, total market cap atas Stock Exchange of Thailand SET Index atau Bursa Saham Thailand mencapai US$587,20 miliar (Rp9.105 triliun).
Kemudian market cap atas Straits Times Index STI atau Bursa Saham Singapura US$377,12 miliar (Rp5.848 triliun) dan FTSE Bursa Saham Malaysia KLCI Index US$234,56 miliar (Rp3.637 triliun).
(wdh)
