Asean, lanjutnya, telah memelopori upaya tersebut dengan membentuk taksonomi khusus pembiayaan transisi energi di tingkat regional. Taksonomi tersebut, kata Mahendra, akan disosialisasikan kepada perbankan nasional agar mereka tidak lagi ragu mendanai pemadaman PLTU batu bara.
Mahendra menyebut saat ini sudah ada beberapa bank yang tertarik mendanai pemadaman PLTU batu bara, tetapi dia enggan mengungkapkan siapa saja instansi tersebut.
“Enggak. Saya enggak berani. Enggak tepat menyampaikan,” tegasnya.
Menurut Kementerian Keuangan, total kebutuhan Indonesia untuk pendanaan transisi energi menembus Rp4.002 triliun atau sekitar US$281 miliar sampai dengan 2030.
Nilai tersebut dibutuhkan untuk mencapai komitmen kontribusi negara atau nationally determined contribution (NDC) terhadap misi mencapai emisi nol karbon atau net zero emission (NZE) sesuai Paris Agreement yaitu pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam sebuah kesempatan di sela rapat tingkat menteri keuangan dan dewan gubernur bank sentral Asean belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengelaborasi, setiap tahunnya, Indonesia akan meninjau ulang realisasi NDC.
Target awal pengurangan emisi karbon Indonesia melalui NDC dipatok sebesar 29%, bahkan 41% jika dengan bantuan internasional. Saat ini, target tersebut berhasil ditingkatkan menjadi 31,89% melalui NDC dan 43,2% melalui bantuan internasional.
Guna menarik minat swasta dalam pendanaan transisi energi, kata Sri Mulyani, pemerintah telah menerbitkan sejumlah insentif fiskal serta inovasi kemudahan pendanaan untuk proyek-proyek hijau dan pengembangan industri hijau.
“Insentif yang dimaksud mencakup tax holiday, tax allowance, fasilitasi pajak pertambahan nilai [PPN], dan bakan keringan pajak properti. Kami juga menciptakan instrumen—seperti penerbitan green sukuk dan SDGs bonds baik untuk pasar global maupun lokal,” terangnya.
(wdh)
