Bloomberg Technoz, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berupaya mendekati bank-bank nasional dan internasional untuk mendanai proyek transisi energi, di tengah keengganan lembaga keuangan untuk membiayai pemadaman pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara di dalam negeri.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak menampik target pensiun dini PLTU di Indonesia ditantang oleh kesulitan pendanaan dari lembaga keuangan. Selain membutuhkan biaya sangat besar, instansi perbankan makin menjauhkan diri dari segala proyek yang berkaitan dengan batu bara.

“Benar itu, [bank] enggak mau ngucurin dana buat pemadaman PLTU, karena terus terang ada pertanyaan. Di satu sisi, dunia internasional berhadap pembiayaan terhadap transisi energi dari berbasis fosil ke terbarukan itu menjadi prioritas. Namun, realitasnya di tingkat global, bank-bank dan lembaga internasional enggan memberikan pendanaan ke PLTU karena dianggap bidang berbasis fosil, walaupun maksudnya adalah untuk transisi,” ujarnya saat ditemui, Jumat (18/8/2023).

Terkait dengan itu, Mahendra menilai terdapat inkonsistensi kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh perbankan di dunia. Mereka gamang lantaran belum ada payung hukum secara global yang mendukung pembiayaan untuk percepatan pensiun dini PLTU, sehingga takut 'dicap' tidak protransisi energi jika mendanai pemadaman pembangkit batu bara.

“Jadi di tingkat global itu belum ada. Namun, Asean mendahului dan membuka peluang jalan tersebut, dan menyatakan bahwa pembiayaan terhadap terminasi PLTU berbasis energi fosil adalah tindakan yang ‘green’,” jelasnya.