Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam penjelasannya kepada otoritas bursa, menyebut, penurunan saham disebabkan ada kemungkinan investor hasil konversi utang kreditur melakukan aksi jual saham. “Berdasarkan analisa perseroan aktivitas perdagangan yang terjadi pada periode 3 Januari-11 Januari 2023 berasal dari aktivitas kreditur perseroan yang memiliki porsi kepemilikan saham yang berasal dari konversi utang kreditur berdasarkan perjanjian perdamaian,” kata Irfan.
Total ekuitas Garuda Indonesia hingga September 2022 tercatat minus US$ 2,41 miliar. Bandingkan dengan posisi ekuitas di kuartal II-2022 yang sebesar minus US$ 2,35 miliar. Lalu, ekuitas di kuartal I-2022 mencapai minus US$ 6,33 miliar.
Handiman Soetoyo, analis pasar Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberi gambaran terhadap emiten GIAA. Dalam analisa terbaru Mirae akhir bulan lalu menyebutkan, Garuda Indonesia tengah dihadapi para persoalan keuangan. Hal ini disebabkan oleh biaya sewa pesawat tinggi serta rute penerbangan perusahaan yang tidak efisien.
Pandemi tiga tahun lalu makin memukul operasional Garuda Indonesia. Perseroan sudah menanggung beban sewa empat kali lebih besar dibandingkan rata-rata industri. Rute domestik dan internasional yang dirancang Garuda Indonesia juga terbukti malah mengakumulasi rugi. Hal lain yang menjadi tantangan GIAA ke depan penyelesaian restrukturisasi utang.
Janji manajemen Garuda Indonesia adalah meningkatkan kinerja operasi dengan basis struktur biaya yang adaptif. Dari penjelasan perseroan, mereka akan menjalankan strategi penyesuaian tarif sewa pesawat, optimalisasi rute penerbangan dan komposisi armada. Termasuk menjalankan skema power by hour leasing term, serta fokus peningkatan revenue dari usaha cargo dan ancillary.
“Kami menilai tahun ini akan jadi tantangan bagi Garuda, terlebih dalam merealisasikan sejumlah strategi bisnis mereka, khususnya mendapatkan keuntungan di masa mendatang,” kata Handiman. Mirae juga melihat terjadi perbaikan performa revenue hingga November 2022.
“Kami tidak berekspektasi terlalu tinggi kepada Garuda di 2023 akan mampu meraih untung. Namun penempatan modal baru dengan total Rp 7,8 triliun bisa jadi modal Garuda Indonesia untuk membenahi kinerja operasional,” tulis dia.
Diketahui Garuda Indonesia juga telah mencari investor strategis lewat skema private placement. Diskusi awal telah berjalan antara calon investor dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erick Thohir, Menteri BUMN, memang mengamini rencana penjualan saham Garuda Indonesia. Namun pemerintah tidak ingin terburu-buru untuk segera mengeksekusi rencana private placement tersebut.
Kementerian BUMN terlebih dahulu akan menghitung aset BUMN aviasi ini supaya penetapan harga penjualan saham menjadi tepat. Pasalnya Garuda Indonesia punya potensi yang besar.
“Kita harus memposisikan penjualan aset BUMN atau kerja sama dengan harga yang benar. Jangan kita ditipu-tipu karena kita punya market yang besar. Jadi aksi korporasi harus membuat value added bagi bangsa ini,” kata Erick dalam sebuah forum investasi di Jakarta, pekan lalu.
Garuda sendiri mengakui rencana private placement ini masih berada di tangan Kementerian BUMN, selaku pemegang saham Dwiwarna. Kementerian, menurut Mitra Piranti, VP Corporate Secretary GIAA, tengah berdiskusi dengan sejumlah calon investor strategis.
“Jika telah terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka perseroan akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian BUMN dan stakeholders terkait,” tulis Mitra dalam klarifikasi tertulisnya, sebagaimana dikutip, Selasa (7/2/2023).
Garuda Indonesia memang terus berbenah menuju perusahaan yang lebih sehat dan berdaya saing, lewat restrukturisasi. Fokus Garuda kini adalah penguatan kinerja dengan strategi penambahan pesawat narrow body guna mendukung operasional. Kebangkitan ekonomi pariwisata dan rencana haji 2023 diharapkan dalam menopang bisnis penerbangan GIAA di masa mendatang.
Jalan panjang Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi sudah selangkah lebih maju dengan penerbitan surat utang baru dan sukuk baru di akhir 2022. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perseroan.
Proses restrukturisasi dimulai dengan kesepakatan yang tertuang dalam putusan homologasi atas perjanjian damai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini termasuk renegosiasi beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, serta instrumen kewajiban usaha lain.
Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 7,5 triliun oleh negara juga jadi upaya penyehatan, dimana Garuda Indonesia menerbitkan rights issue dengan HMTED sebanyak 39,7 miliar saham senilai Rp 7,79 triliun. Garuda Indonesia juga menerbitkan saham baru tanpa HMETD sebagai bentuk konversi utang senilai Rp 5,05 triliun, termasuk realisasi Obligasi Wajib Konversi.
Komposisi kepemilikan saham usai aksi korporasi tersebut adalah pemerintah 64,5%, Trans Airways 7,9%, saham yang digenggam kreditur 22,6%, dan kepemilikan oleh publik 4,8%.
(wep/hps)
