Berikutnya, kata Sugarso, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah. Hal ini mencakup kerangka regulasi dan kelembagaan yang solid, kepemimpinan yang terbuka dan konstruktif, sumber daya yang mencukupi, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Keempat, membangun linkage dan integrasi antara aksi keterbukaan pemerintah dengan komitmen pemerintah lainnya, seperti komitmen pemerintah nasional dalam dokumen perencanaan, komitmen pencegahan korupsi, serta komitmen pencapaian sustainable development goals,” lanjut Suharso.
Lebih lanjut, Suharso mengatakan, transformasi tata kelola akan mendorong Indonesia bertujuan untuk mencapai akselerasi high economy. Ia memaparkan, tahun lalu, Indonesia naik dari lower middle income menjadi upper middle income dengan GNI sebesar US$ 4.200 per kapita.
“Graduasi dari middle income ini bisa lebih cepat. Kalau hitungan secara kalkulasi ekonomi yang linier, butuh 22 tahun sampai pada high economy tapi mudah mudahan kita bisa lebih cepat,” ujarnya.
(tar/wep)
