Dalam merespons penurunan tersebut, pemerintah mengatakan bakal melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari migas.
Caranya adalah, pertama, melakukan penyempurnaan regulasi berupa koontrak perjanjian dan koordinasi untuk kemudahan perizinan dan perbaikan tata kelola aset. Kedua, implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas.
Ketiga, Peningkatan lifting migas, antara lain melakukan transformasi sumber daya ke cadangan; seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan giant discovery pengembangan Wilayah Kerja (WK), dan penggunaan Carbon Capture Storage (CCS), serta mempertahankan tingkat produksi sumur-sumur eksisting.
Target Lifting Migas Melempem di RAPBN 2024
Presiden Joko Widodo 'Jokowi' juga menarget produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) masing-masing sebesar 625.000 barel per hari (BOPD) dan 1,03 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) dalam asumsi makro 2024.
Hal itu ia sampakan dalam pidato RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Target lifting minyak tersebut tercatat turun cukup drastis dari target APBN 2023 yang menargetkan 660.000 barel per hari (BOPD). Sementara itu, target ICP dalam RAPBN 2024 juga turun dari APBN 2023. Tahun ini, harga minyak mentah Indonesia dalam anggaran negara dipatok US$90 per barel, sedangkan sampai dengan pengujung 2023, ICP diprediksi hanya menyentuh US$80—US$85 per barel.
Demikian pula juga dengan target lifting gas dalam RAPBN 2024 yang hanya 1,03 juta BOEPD atau turun dari bidikan APBN 2023 sejumlah 1,1 juta BOEPD. Per Mei 2023, realisasi lifting gas baru mencapai 946.000 BOEPD. Adapun, hingga akhir tahun ini, lifting gas diproyeksi hanya mencapai 985.000 BOEPD alias di bawah target APBN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan alasan di balik terus menurunnya lifting khususnya minyak di Indonesia, serta anjloknya target dalam RAPBN 2024 adalah kendala di lapangan.
“Kendala-kendala di lapangan menunjukkan kualitas minyak kita menurun, [sehingga] dibutuhkan upaya yang besar untuk memeriahkannya. Dari sektor pemerintah kota sedang berupaya mendorong insentif-insentif untuk massive drilling. Hasilnya belum sesuai yang kami harapkan karena sumur-sumur yang ada ini sudah tua,” ujarnya di hadapan Komisi VII DPR RI, awal Juni lalu.
(ibn/ggq)
