Berdasarkan indeks kualitas udara, polusi di wilayah Jakarta terus stabil pada angka tidak sehat dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah memaparkan ada tiga penyebab utama, yaitu; polusi kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Kondisi ini makin diperparah dengan fenomena inversi pada musim kemarau.
Menurut BMKG, fenomena Inversi terjadi saat lapisan atmosfer yang hangat berada di atas lapisan atmosfer yang dingin. Fenomena ini juga yang menyebabkan kabut debu terlihat menyelimuti Jakarta dalam beberapa pekan terakhir.
Terkait dengan isu itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah masih menggodok potensi penerapan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di wilayah Jakarta. Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah pilihan tentang bagaimana formulasi kebijakan WFH tersebut akan diterapkan.
"Apakah imbauan menteri, imbauan swasta sendiri [perusahaan], atau nanti imbauan dari Pemerintah Provinsi [DKI Jakarta]," kata Ida di kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8/2023).
Ida mengatakan kebijakan WFH para pekerja memang menjadi salah satu solusi bagi penanganan cepat polusi udara di Jakarta. Meski demikian, dia memahami, kebijakan tersebut tak mudah bagi perusahaan swasta karena berkaitan dengan kinerja dan produksi.
"Namun, harus dicarikan jalan keluar memang. Jalan keluar bagaimana polusi ini tidak makin buruk," kata Ida.
Merespons wacana tersebut Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat menilai WFH bukan solusi tepat untuk mengatasi masalah polusi di Jakarta. Dia pun menilai rencana tersebut tidak dibekali dengan kajian yang matang.
“Kajian apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo hingga bisa menyimpulkan bahwa WFH akan bisa mengatasi polusi udara? Kebijakan ini justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebab, jika diberlakukan secara ketat sekalipun, WFH tidak akan pernah efektif untuk bisa mengatasi masalah polusi udara untuk jangka panjang. Bahkan, WFH akan menghambat pergerakan warga serta mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta berpotensi membuat banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” ujarnya, Kamis (17/8/2023).
(wdh)
