Logo Bloomberg Technoz


Iklim Investasi Hulu Migas

Komaidi mengelaborasi, untuk menggaet investor di pertambangan migas, pemerintah mutlak harus memberikan payung hukum yang nyaman bagi swasta. Mulai dari kemudahan investasi, keberpihakan, hingga kestabilan regulasi.

“Beberapa prasyarat itu, dalam beberapa waktu terakhir, relatif tidak terpenuhi. Salah satu yang dikeluhkan adalah revisi Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [UU Migas] yang sudah dimulai sejak 2008, tetapi sampai sekarang belum selesai. Mungkin sudah 14—15 tahun belum selesai,” ujarnya.

Kepastian hukum itu, padahal, menjadi kendala utama investasi hulu migas di Indonesia yang sering dipertanyakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) non-Pertamina.

Komaidi menilai berlarut-larutnya pembahasan revisi UU Migas kebanyakan terjadi di DPR. “Ini mungkin kritik saya untuk kita bersama, teman-teman di parlemen, karena inisiatifnya dari DPR. Begitu juga eksekutif [pemerintah], perlu sama-sama memperbaiki jika kita ingin mencapai target lifting minyak 1 juta barel per hari pada 2030,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo menargetkan produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) masing-masing sebesar 625.000 barel per hari atau barrel of oil per day (BOPD) dan 1,03 juta barel setara minyak per hari atau barrels of oil equivalent per day (BOEPD) dalam asumsi makro 2024.

Target lifting minyak sebanyak 625.000 BOPD pada 2024 tersebut turun cukup drastis dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di level 660.000 BOPD.

Demikian pula dengan target lifting gas dalam RAPBN  2024 yang hanya 1,03 juta BOEPD atau turun dari bidikan APBN 2023 sejumlah 1,1 juta BOEPD. Per Mei 2023, realisasi lifting gas baru mencapai 946.000 BOEPD. Adapun, hingga akhir tahun ini, lifting gas diproyeksi hanya mencapai 985.000 BOEPD alias di bawah target APBN.

Tambang Minyak Bumi (Dok. Unsplash)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan alasan di balik terus menurunnya lifting khususnya minyak di Indonesia, serta anjloknya target dalam RAPBN 2024.

“Kendala-kendala di lapangan menunjukkan kualitas minyak kita menurun, [sehingga] dibutuhkan upaya yang besar untuk memeriahkannya. Dari sektor pemerintah kota sedang berupaya mendorong insentif-insentif untuk massive drilling. Hasilnya belum sesuai yang kami harapkan karena sumur-sumur yang ada ini sudah tua,” ujarnya di hadapan Komisi VII DPR RI, awal Juni.

Dari sisi investasi, berdasarkan laporan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi investasi hulu migas per semester I-2023 baru mencapai US$5,7 miliar, terpaut jauh dari target paruh pertama tahun ini senilai US$7,4 miliar. Adapun, target investasi hulu migas sepanjang 2023 dipatok senilai US$15,54 miliar.

Namun demikian, capaian investasi hulu migas pada semester I-2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang senilai US$4,7 miliar.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan investasi hulu migas yang masih terpaut jauh di bawah target dipicu oleh terkendalanya beberapa proyek yang kini masih belum berproduksi atau onstream.

"Investasi hulu migas [ini] terkendala sumur, ada proyek yang belum onstream. Namun, outlook [proyeksi] kami, [investasi sampai dengan akhir tahun ini] bisa mencapai US$15,6 miliar, tentunya dengan perhitungan dan forecast [perkiraan], serta parameter yang ada saat ini," kata Anang medio Juli.

Anang mengatakan, terkait dengan lifting minyak, pemerintah sendiri tahun ini menargetkan sebanyak 660.000 BOPD. Akan tetapi, realisasi lifting minyak semester I-2023 baru 615.500 barel BOPD atau lebih rendah dari yang ditargetkan pada rentang tersebut sejumlah 618.700 BOPD.

Untuk lifting gas, sampai dengan akhir 2023, SKK Migas menargetkan 5.326 juta standar kaki kubik per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD). Namun, sampai pada semester I-2023 ini, baru terealisasi 5.308 MMSCFD, atau lebih rendah dari yang ditargetkan pada periode itu sebanyak 5.322 MMSCFD.

Realisasi lifting gas semester I-2023 ini juga tercatat lebih rendah dari rentang yang sama tahun lalu sebanyak 5.326 MMSCFD.

(wdh)

No more pages