"Setiap ditanya soal siapa Capres Cawapres-nya. Jawabannya: “Belum ada arahan Pak Lurah..”
Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya. Ya saya jawab saja: saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata pak lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol," dikutip dari pidato Jokowi.

Sementara Plt Ketua Umum PPP Mardiono juga mengomentari soal istilah pak lurah yang mengarah pada presiden yang ikut campur tangan politik itu. Menurut dia, sebagai kepala negara memang harus netral tap Jokowi sebagai kader PDIP jadi mau tak mau ada figur politisi yang tak bisa dilepaskan darinya.

"Tapi pak Presiden Jokowi itu juga kader PDIP, ya tentu pak Jokowi seorang politisi juga tapi pada posisi sebagai kepala negara ya tentu harus meletakkan pada posisi netral," kata Mardiono di Jakarta pada Rabu (16/8/2023).

(ezr)