Meski demikian, beberapa pekerja juga ada yang setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Mereka menilai justru bisa bekerja secara lebih efisien saat berada di rumah. "Saya sih setuju-setuju saja. Karena saya lebih suka WFH, bisa sambil mengurus rumah,” kata Rika di tempat terpisah.

Tanggapan masyarakat itu ditampung oleh Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat. Dia mengatakan, jika kebijakan WFH ini dijalankan, para perusahaan atau pengusaha tetap diminta tidak mengurangi hak pekerja.

“Harapan saya, ketika saat memberikan keputusan maka pemerintah daerah melibatkan stakeholder. Kalau dilakukan terpaksa, tidak boleh ada pengurangan hak pekerja tersebut. Stigma No Work No Pay jangan sampai itu terjadi,” kata Mirah.

(spt/frg)