Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menggaungkan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini diutarakan sebagai langkah awal mengurangi polusi udara yang terus memburuk di wilayah Jakarta. Wacana kebijakan ini pun menuai pro-kontra di kalangan masyarakat atau pekerja Ibu Kota.

Seorang pekerja di Jakarta, Dewi menolak rencana pemerintah mewajibkan sektor swasta menetapkan kebijakan WFH. Dia menilai, pekerjaannya menjadi tak efektif jika dilakukan dari tempat tinggal.

“Enggak efektif, Masalahnya kan bukan di kendaraan,” kata Dewi saat ditemui di kawasan Pejaten, Rabu (16/8/2023).

Pekerja Ibu Kota lainnya, Sari juga sependapat dengan Dewi soal penolakan terhadap rencana kebijakan WFH. Dia pun khawatir kebijakan WFH akan berdampak pada keputusan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Fenomena yang terjadi saat perusahaan menerapkan WFH saat masa penanganan Pandemi Covid-19.

“Saya tidak setuju. Karena kalau WFH pekerja kaya saya ini yang jaga toko gimana nasibnya kalau tidak ada yang beli. Nanti di PHK lagi,” ujar Sari.