Aspek kedua, Tauhid melanjutkan, adalah melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat lokal. Apalagi perluasan hilirisasi yang disebut Jokowi sebagian besar adalah produk berbasis pangan seperti kelapa dan rumput laut. Dengan demikian, pemerintah bisa melibatkan lebih banyak masyarakat lokal dibandingkan hilirisasi di bidang pertambangan yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan khusus.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan kapasitas dasar dari masyarakat lokal. Sehingga, terdapat banyak komponen yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mendukung hilirisasi tersebut.
“Itu PR (pekerjaan rumah)-nya. Apakah di sana harus dibangun sebuah training atau lembaga pendidikan baik dari SMK hingga perguruan tinggi harus bisa mengikuti dimana pusat hilirisasi dilakukan,” bebernya.
Aspek selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah teknologi. Menurutnya, teknologi merupakan salah satu aspek yang penting untuk mendukung hilirisasi. Harganya yang mahal dinilai menjadi kendala dalam proses penghiliran, sehingga pemerintah Indonesia harus mampu memastikan terdapat proses alih teknologi (transfer technology) yang dilakukan antara perusahaan asing dan perusahaan nasional.
Terakhir, pemetaan pasar. Menurut Tauhid, pemetaan tersebut harus dilakukan agar pemerintah dapat memetakan jenis-jenis permintaan dari produk turunan. Tauhid menilai, Indonesia bisa berfokus pada pasar di negara Asia Tenggara.
“Kalau produk pertanian atau perkebunan bisa lebih mudah untuk diolah dan marketable. Seperti rumput laut yang menghasilkan komestik dan sebagainya. Jadi nanti
Target pasar tidak mesti dari satu negara, lebih variasi. Biar ada keseimbangan dan market yang lebih luas
Direktur INDEF, Tauhid Ahmad
,” tutupnya.
Presiden Jokowi dalam pidato di sidang tahunan MPR menegaskan penghiliran SDA akan makin diperluas, tidak hanya di sektor pertambangan mineral saja, tetapi merambah ke sektor perkebunan, kelautan, hingga energi baru terbarukan (EBT).
Jokowi menegaskan memiliki SDA saja tidak cukup bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Menurutnya, sekadar menjadi pemilik SDA akan membuat RI menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya; tanpa ada nilai tambah dan keberlanjutan.
“Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” tegasnya dalam Pidato Kenegaraan di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Rabu (16/8/2023).
(dov/ain)
