Bloomberg Technoz, Jakarta - Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU RAPBN) 2024 beserta Nota Keuangannya. Ketua DPR menilai, kualitas belanja negara harus diperbaiki.

"Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya. Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari Rp 10 miliar hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat. Sedangkan Rp 8 milyar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," tegas Puan Maharani, Ketua DPR, dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPD, Rabu (16/8/2023). 

Oleh karena itu, lanjut Puan, belanja negara ke depan diharapkan akan semakin berkualitas. Ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat.

Untuk APBN 2024, tambah Puan, diperkenalkan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget), yang akan mengkaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Anggaran Berbasis Kesejahteraan menjadi acuan disetiap Kementerian/Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.

"Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya," tutur Puan.