Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mahmud Mattalitti juga mengusulkan pengembalian peran Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu dari lima proposal kenegaraan DPD yang dibacakan pada Sidang Tahunan 2023.

"Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan," kata La Nyalla dalam pidato di gedung DPR, Jakarta pada Rabu (16/8/2023).

Menurut dia, DPD menilai MPR yang berisi semua keterwakilan rakyat harusnya menjadi lembaga pemilik dan pelaksana kedaulatan rakyat. DPD pun telah menggelar studi dan kajian akademik tentang perubahan konstitusi yang terjadi pada 1999-2002. 

La Nyalla menilai, amandemen UU 1945 justru menghasilkan konstitusi yang meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara Indonesia. DPD ingin mengembalikan sistem bernegara sesuai dengan rumusan asli UUD 1945. Namun kata dia, dengan penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum konstitusi.

DPD sendiri sudah menyiapkan proposal kenegaraan berisi lima poin utama yang salah satunya adalah pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara.