Bloomberg Technoz, Jakarta – Program penghiliran sektor pertambangan mineral menjadi salah satu titik tekan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI 2023, Rabu (16/8/2023).
Ketua MPPR RI Bambang Soesatyo, dalam pidatonya, mengatakan Indonesia tidak dapat bergantung pada sumber daya alam (SDA) mentah. Dalam kaitan itu, pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan agar berpartisipasi aktif dalam proses penghiliran, dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral.
“Sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” ujarnya, Rabu (16/8/2023).
Dia mengatakan penghiliran industri merupakan ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Untuk itu, diperlukan perubahan pola pikir pembangunan yang melekat di masing-masing pemangku kepentingan, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat.
Tujuannya adalah agar terjadi kolaborasi multi pihak, untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan, yang berkualitas serta berkelanjutan.
“Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas, atau mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang,” ujarnya.
Paradigma sirkularitas, lanjutnya, hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara saksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir, sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang penghiliran mineral; emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi.
Mineral tersebut didorong untuk proses penghiliran, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional. Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah kedepan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan.
“Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal. Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia seperti nikel, batu bara, emas, tembaga, dan gas alam,” kata Bambang.
Namun demikian, dia tidak menampik masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut. Untuk itu, paya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Karena itu, sudah saatnya kita memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh. Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
(wdh)
