Bloomberg Technoz, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi untuk IKN, Agung Wicaksono mengatakan, ada delapan perusahaan yang ditargetkan memulai pembangunan (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN) paling lambat pada akhir tahun 2023.
Agung mengatakan nilai investasi yang akan mengalir ke IKN tersebut beragam dengan rentang nilai Rp8 triliun hingga Rp10 triliun.
“Kita bisa katakan ada investor yang sudah siap bangun dengan nilai Rp8 triliun hingga Rp10 triliun. Ini hanya dari luas tanah saja, belum bangunan,” ujar Agung saat ditemui usai kegiatan ‘Indonesia Retail Summit 2023’ di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Adapun tujuh perusahaan tersebut adalah Pakuwon Group untuk membangun fasilitas hiburan dan olahraga (mixed use); RS Hermina yang membangun fasilitas kesehatan; Jakarta International School membangun fasilitas pendidikan; Ciputra Group membangun kawasan hunian, mixed use dan township; PT. PP (Persero) untuk membangun fasilitas kantor bersama BUMN yang bersifat penugasan BUMN; Jambuluwuk Hotels & Resorts akan membangun fasilitas hunian hotel dan Vasanta Innopark juga akan membangun fasilitas hunian hotel.
Ketujuh perusahaan disebut telah memasuki fase kesepakatan atau komitmen untuk investasi dan membangun. Sementara satu perusahaan lainnya masih belum dapat dipublikasikan lantaran masih dalam proses negosiasi.
Namun, Agung mengatakan perusahaan tersebut sudah 90% akan melakukan investasi. Saat ini, perusahaan tersebut tengah melewati tahapan penetapan lahan dan harga.
Agung mengatakan, pihaknya telah menerima surat minat untuk investasi (Letter of Interest) dari sekitar 260 perusahaan. Otorita IKN pun melakukan penyeleksian terhadap perusahaan yang ingin melakukan pembangunan, caranya dengan memilih perusahaan dengan kontribusi paling menarik.
“(Kontribusi) dalam bentuk apa? Dalam bentuk membantu bangun fasilitas juga karena pemerintah tadi hanya anggarkan 20% untuk bangun fasilitas. Kalau ada swasta kontribusi bangun fasilitas, tentu akan mendapatkan prioritas juga,” terangnya.
Menurutnya, saat ini terdapat konsorsium yang menyatakan komitmen untuk membangun fasilitas senilai Rp1 triliun. Artinya, fasilitas tersebut akan dibangun oleh pihak swasta tanpa pendanaan dari pemerintah.
Agung menjelaskan, IKN nantinya tidak hanya dijadikan sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat ekonomi. Sehingga pihak swasta dapat turut berkontribusi dalam pembangunan di IKN.
“Jadi di IKN memang ada kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) yang sekitar 6000 hektar. Namun IKN bukan hanya KIPP, tapi total IKN hampir 260 ribu hektar. Jadi peluangnya sangat banyak. Ada kawasan financial center, education, renewable energy, industri, agro, logistik dan lain sebagainya,” tutupnya.
(dov/evs)
