“Kita sudah sampaikan ke mereka, dan kita sudah tanya apa yang tidak disukai? Kita sudah punya ISPO dan sampai sekarang mereka belum mau mengakui, seolah mereka mau bikin standar mereka sendiri,” bebernya.
Selain itu, berbagai komunikasi juga disampaikan melalui gugus tugas untuk membahas aturan deforestasi EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia.
Menurut Musdhalifah, gugus tugas itu tengah melakukan berbagai persiapan untuk membangun dan membuktikan bahwa komponen berkelanjutan telah diterapkan dalam industri sawit di Indonesia.
“Beberapa tindak lanjut kita sudah bekerja bersama-sama untuk menyiapkan task force selanjutnya. Kemudian, kita menyiapkan apa yang bisa kita kembangkan, kita bangun untuk membuktikan traceability [ketertelusuran] itu ada di negara kita, bukan sesuatu yang tidak ada,” terangnya.
Selain itu, komunikasi melalui gugus tugas terus dilakukan agar Indonesia tidak dicap sebagai negara ‘high risk’ atau negara yang tidak memiliki ketentuan dalam menjaga alam dan mengurangi deforestasi sesuai dengan standar (benchmark) EUDR.
Sekadar catatan, Gugus Tugas yang dibentuk bersama Malaysia itu bersifat ad hoc setelah kedua negara melakukan misi bersama bersama ke Brussels pada 30—31 Mei 2023 dan kunjungan lanjutan Komisi Eropa ke Indonesia dan Malaysia pada 26—28 Juni 2023.
Ad Hoc Joint Task Force on EUDR sendiri menjadi platform yang berfungsi sebagai mekanisme konsultatif untuk mendukung koordinasi dan mendorong pemahaman bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa terkait dengan EUDR.
Gugus tugas itu akan membentuk dialog dan alur kerja yang relevan dipimpin oleh masing-masing pemerintah untuk membangun pemahaman tentang implementasi peraturan dan aspek intinya, termasuk pembandingan.
(dov/wdh)
