Bloomberg Technoz, Jakarta – Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pemerintah terus melakukan komunikasi ke Uni Eropa untuk membuktikan bahwa sawit Indonesia menerapkan standar keberkelanjutan.

Hal ini dilakukan untuk menanggapi kebijakan undang-undang Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang dipandang dapat menghambat akses pasar komoditas kelapa sawit ke pasar Uni Eropa dan merugikan para petani kecil yang akan terbebani dengan persyaratan regulasi EUDR dimaksud.

“Kita tidak bisa membantah, tetapi kita lakukan negosiasi dan membicarakan apakah Uni Eropa mau beli sawit kita. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan Eropa tentang apa yang sudah kita lakukan, maka nanti tidak ada perdagangan dengan Eropa,” ujar Musdhalifah dalam Advokasi Sawit dan Peluncuran Buku Mitos vs Fakta Sawit Edisi 4, Senin (14/8/2023).

Salah satu hal yang terus disampaikan adalah sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Saat ini Uni Eropa masih melakukan peninjauan dan belum mengakui standar keberlanjutan yang dimiliki Indonesia.

Musdhalifah mengatakan, pemerintah terus gencar membuktikan standar tersebut terdiri dari tujuh kriteria yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.