Perhitungan Nilai Tambah
Menurut perhitungan Kemenperin, smelter nikel menghasilkan nilai tambah signifikan bagi komoditas mineral logam itu. Nikel ore mentah hanya dihargai US$30/ton, sedangkan setelah diolah menjadi nickel pig iron (NPI) naik 3,3 kali lipat menjadi US$90/ton. Bila menjadi feronikel naik lagi 6,76 kali lipat menjadi US$203/ton.
Ketika diolah lagi menjadi nickel matte, nilai tambahnya juga naik 43,9 kali lipat menjadi US$3.117/ton. Indonesia juga memiliki smelter yang menjadikan MHP sebagai bahan baku baterai dengan nilai tambah sekitar 120,94 kali atau menjadi US$3.628/ton.
“Apalagi, jika ada ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat,” papar Febri.
Menyitir data Kemenperin, produk domestik bruto (PDB) logam dasar pada kuartal I-2023 tumbuh 11,39% secara year on year (yoy). Sampai dengan semester I-2023, kontribusi sektor logam dasar terhadap PDB nasional mencapai Rp66,8 triliun.
Selama 2022, subsektor ini tumbuh di atas 15% yoy dengan nilai kontribusi Rp124,29 triliun, atau naik dari tahun sebelumnya senilai Rp108,27 triliun.
“Indikator ini sangat jelas menunjukkan bahwa smelter memberi manfaat bagi ekonomi nasional, bukan untuk negara lain. Hadirnya PMA merupakan pengungkit investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Febri.
Dalam hal ekspor, pengapalan baja nirkarat –baik dalam bentuk slab, HRC maupun CRC– yang merupakan produk hilir nikel tercatat mencapai US$10,83 miliar pada 2022, naik 4,9% daritahun sebelumnya senilai US$10,32 miliar.
Mengutip data Worldstopexport, pada 2022, Indonesia menjadi eksportir HRC urutan pertama dunia dengan nilai US$4,1 miliar. Nilai ekspor feronikel mencapai US$13,6 miliar, atau meningkat 92% yoy. Adapun, ekspor nickel matte melesat 300% yoy menjadi US$3,82 miliar tahun lalu.
“Tidak hanya itu, Sulawesi Tengggara, sebagai produsen nikel terbesar di Indonesia, mengalami pertumbuhan PDRB industri pengolahan sebesar 16,74% pada 2022, yang sebagian besar disumbang oleh industri pengolahan nikel. Keutamaan lainnya ekonomi penghiliran ini adalah ekspor Sulawesi Tenggara pada 2022 mencapai US$5,83 miliar dengan US$5,7 miliar atau 99,30% didominasi oleh golongan besi baja berupa feronikel, NPI, dan baja nirkarat yang diproduksi oleh sejumlah smelter nikel di wilayah ini,” jelas Febri.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari daerah penghasil nikel mencapai Rp10,8 triliun pada 2022 dari Rp3,42 triliun pada 2021. Febri mengatakan total PNBP dari lima provinsi penghasil nikel mencapai Rp20,46 triliun sepanjang 2021 hingga kuartal II-2023, dengan provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penyumbang terbesar PNBP (Rp8,73 triliun), disusul provinsi Maluku Utara (Rp6,23 triliun).
“Penghiliran jangan dilihat dari ownership smelter, baik itu PMA atau PMDN, tetapi lebih ke arah pendekatan nilai tambah ekonomi, sehingga benefit yang dirasakan dengan berjalannya penghiliran memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional,” tegas Febri.
Ekonom senior Faisal Basri sebelumnya menilai Presiden Joko Widodo memaparkan data ‘menyesatkan’ terkait dengan dampak penghiliran sektor pertambangan nikel terhadap perekonomian, khususnya dalam hal penerimaan pajak negara.
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, data kenaikan pendapatan negara dari penghiliran nikel yang disampaikan Jokowi –sebagai bantahan terhadap kritik Faisal sebelumnya– tidak valid.
“Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan,” tulis Faisal melalui laman blog pribadinya, Jumat (11/8/2023).
Menurut Faisal, angka-angka yang disampaikan RI-1 tidak jelas sumber dan penghitungannya. Dia menilai Kepala Negara hanya ingin meyakinkan publik bahwa penghiliran nikel menguntungkan dan membantah tudingan bahwa program tersebut lebih menguntungkan China.
Menurut perhitungan Kepala Negara, torehan ekspor nikel saat masih dijual dalam bentuk mentah hanya mencapai sekitar Rp17 triliun. Setelah diolah melalui penghiliran, nilai tersebut melonjak menjadi Rp510 triliun.
“Bayangkan saja, kita, negara hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari Rp17 triliun sama mengambil pajak dari Rp510 triliun, gedean mana?” ujar Jokowi selepas melakukan peninjauan Light Rail Transit (LRT) di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8/2023), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
(wdh)
