Oleh karena itu, kata dia, aksi massa kali ini adalah sebuah peringatan. Buruh meminta agar masyarakat tidak memilih partai politik yang setuju dengan Perppu Ciptaker.

Dia mengatakan jika Perppu tersebut disahkan maka buruh berencana melakukan mogok nasional. Akan hadir dalam aksi lebih dari 10 ribu pabrik akan berhenti. Hal itu akan dilakukan di 456 kabupaten di 38 provinsi.

Dihubungi Bloomberg Technoz pada Senin malam (6/2/2023), Anggota Fraksi Demokrat di DPR Santoso mengatakan bahwa Demokrat akan menolak Perppu Ciptaker. Dia menambahkan, pelibatan pemangku kepentingan dalam menyusun UU adalah amanat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses ini harus dilakukan terlebih dahulu.

"Keputusan MK itu bukan dijawab dengan Perppu tapi seharusnya dibahas ulang agar sesuai dengan UU P3," kata Santoso.

Dia mengatakan, memang alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Ciptaker tersebut adalah demi dunia usaha dan agar tak ada kekosongan hukum. Namun hal tersebut masih harus diuji, apakah jangan-jangan ada kepentingan lain?

"Kita tunggu saja keterangan pemerintah saat pembahasan Perppu ini dilakukan bersama dengan DPR," lanjutnya.

Sementara Sekjen Partai Gerindra dan Anggota DPR Ahmad Muzani saat ditanya soal sikap fraksinya terhadap Perppu Ciptaker, tak mau menjawab tegas. "Nanti ditanyakan ke ketua Baleg (Badan Legislasi) saja. Ya memang kami mau panggil ketua Baleg," kata Muzani usai acara HUT ke-15 Partai Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan.

Diketahui beberapa poin dalam UU Ciptaker yang juga identik dengan isi dalam Perppu Ciptaker dan menjadi polemik antara lain:

• Pasal 42 soal tenaga kerja asing. Pasal ini dianggap memudahkan regulasi mempekerjakan tenaga asing.
• Pasal 64 mengatur tentang tenaga kerja alih daya atau outsourcing ini kembali dihidupkan dalam Perppu Cipta Kerja dengan perubahan. Pasal ini berasal dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian dihapus dalam UU Cipta Kerja tahun 2020.
• Penentuan upah minimum. Pasal 88C dalam Perppu Cipta kerja terdapat frasa “dengan syarat tertentu“ yang dihapus di akhir kalimat ayat dua. 
• Pasal 88D bahwa pengaturan upah minimum buruh dalam lima tahun terakhir ini menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk diatur dalam UU Cipta Kerja. Namun dalam Perppu Cipta Kerja ditambahkan variabel baru “indeks tertentu”. 
• Pasal 88F pasal yang benar-benar baru yang mana besaran upah buruh yang ditetapkan tiap tahun bisa suatu saat secara absolut ditentukan pemerintah pusat.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media belum lama ini mengatakan bahwa Perppu Ciptaker akan segera disahkan di Paripurna DPR.  Bagi pemerintah Perppu Ciptaker adalah salah satu upaya untuk mengamankan ekonomi dari krisis ekonomi termasuk resesi.

Aturan ini, dikatakan Airlangga,  menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi global yang tak menentu, termasuk perang Ukraina-Rusia yang masih terjadi. Oleh karena itu pemerintah sudah mengkomunikasikan hal ini kepada fraksi-fraksi di DPR.

"Oleh karena itu kita memasuki periode berikutnya yang kita sebut periode Known Urcentainty jadi kita tahu uncertainty itu masih ada dan itu salah satunya ancaman stagflasi," kata Airlangga di Jakarta pada Kamis (26/1/2023) sebagaimana dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (27/1/2023).

Dia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan kebijakan bak sedia payung sebelum hujan. Devisa hasil ekspor, lanjut Airlangga,akan menjadi buffer ekonomi. Kemudian Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan menjadi buffer di sektor keuangan. Selain itu Airlangga juga menyebut bahwa Perppu Cipta Kerja juga menjadi buffer namun harus diselesaikan berbagai turunan Peraturan Pemerintah-nya. 

Paket Kebijakan dan Stimulus

Tak sepakat dengan hal itu, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyampaikan tanggapannya. Alasan pemerintah soal perlunya menyelamatkan ekonomi melalui Perppu Cipta Kerja makin mentah.

Terlebih usai Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31%. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2013.

Selain itu, kata Bhima, surplus perdagangan juga terjadi dan mata uang Rupiah mengalami penguatan. Apabila pemerintah ingin mengantisipasi resesi maka akan lebih efektif dengan menggunakan paket kebijakan eksekutif.

"Penggantinya ya misal paket kebijakan dan stimulus. Apalagi Perppu Cipta Kerja ini tidak memuat juga soal BBM (bahan bakar minyak) dan insentif," kata Bhima saat dikontak Bloomberg Technoz.

Menurut Bhima, dalam perbaikan UU Ciptaker, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan adanya partisipasi bermakna dari buruh. Oleh karenanya sebelum menelurkan perppu atau juga membuat revisi UU, maka serikat buruh dan pekerja harusnya dipanggil oleh pemerintah.

"Diakomodir pula jadi tiba-tiba Perppu Cipta Kerja," imbuhnya.

Apabila Perppu Ciptaker ini disahkan maka akan menjadi preseden buruk bagi pembuatan regulasi di Indonesia. Hanya dengan menyebut adanya kegentingan ekonomi, tanpa data yang konkret, maka perppu-perppu berikutnya juga bisa dikeluarkan.

Bhima menegaskan, ketidakrapian dalam mengeluarkan aturan dan regulasi, termasuk UU, bisa menyebabkan ketidakpercayaan investor. "Nanti tiba-tiba ada Perppu IKN (Ibu Kota Nusantara) keluar juga," tutupnya.

(ezr/wep)