"Ternyata mereka nyatakan mau dukung pak Prabowo atas seizin dan restu dari pak Jokowi," kata Hashim dalam diskusi online konsolidasi relawan Prabowo pada Jumat (11/8/2023).
Dukungan dua partai parlemen tersebut jelas menambah amunisi pemenangan Prabowo Subianto sebagai capres. Dua partai nasionalis urutan dua dan tiga partai pemenang Pemilu 2019 ditambah dua partai berbasis Islam, PKB (bernafaskan Nahdlatul Ulama) dan PAN (dekat dengan Muhammadiyah).
Koalisi ini tak boleh dianggap enteng oleh rival yakni koalisi PDIP-PPP serta Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ray menilai, terbentuknya koalisi tersebut menegaskan Jokowi sengaja makin condong mengarahkan dukungan ke Prabowo.
"Pak Jokowi menegaskan bahwa dia dengan ini tidak bersama dengan PDIP. Sekarang ini boleh disebut Golkar, PAN, PKB sama Gerindra plus Jokowi sebenarnya. Saingannya ya PDIP, PPP, Perindo dan Hanura. Di sana (Koalisi Perubahan) ada ada PKS, NasDem dan Demokrat," lanjut Ray.
Pengamat politik pendiri Lingkar Madani itu lantas menilai, kondisi demikian tidak terlalu mengejutkan. Selain faktor dorongan Jokowi, selama ini PDIP memang cenderung terlalu pongah sehingga kurang aktif mendekati partai-partai lain.
"Pertanyaannya adalah mengapa pak Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDIP? Pertanyaan ini jelas sulit dijawab. Butuh waktu untuk mendapatkan satu kesimpulan mengapa hubungan pak Jokowi dengan Ganjar dan PDIP malah makin renggang pascadeklarasi Ganjar sebagai capres," lanjut dia.
Di sisi lain pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, koalisi Gerindra, Golkar, PKB dan PAN semakin mengokohkan mesin politik pencapresan Prabowo. Tak hanya itu, koalisi ini menjadi penanda jelas tangan politik lingkaran Istana sedang bekerja. Deklarasi di Museum Proklamasi makin mempertegas positioning Jokowi yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo yang notabene rekan separtai di PDIP.
"Hal ini membuka peluang Prabowo untuk 'buka puasa' dari kekuasaan yang telah lama dia impikan," kata Khoirul Umam lewat pesan elektronik, Minggu malam (13/8/2023).
Diketahui sudah dua kali pilpres Prabowo berhadap-hadapan dengan Jokowi. Namun Prabowo selalu berada di pihak yang kalah. Tak patah arang, Menteri Pertahanan itu kembali mencapreskan diri pada Pemilu 2024.
Dia menyebut, campur tangan Jokowi atas koalisi Prabowo sudah tidak terbantahkan lagi. Dalam berbagai kesempatan, Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang merupakan dua pembantu presiden selalu mengulang pernyataan bahwa soal koalisi dikonsultasikan dengan Jokowi.
"Kebersamaan Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN ini seolah mengunci dan mengepung PDIP untuk berpuas diri mendapatkan dukungan PPP saja. Situasi ini cukup riskan bagi pencapresan Ganjar karena back up mesin politik PPP masih belum bisa mengamankan dan mengoptimalkan pemenangan Ganjar," lanjut Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) tersebut.
Berbeda dengan Khoirul, Ray Rangkuti menilai penambahan kekuatan KKIR tidak langsung membuat gentar PDIP. Partai yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri itu diperkuat PPP yang merupakan partai Islam. Hanya dia menyayangkan bahwa PDIP selama ini memang cenderung berpuas diri.
Ia pun menyimpulkan ada tiga hal yang dilakukan PDIP sehingga partai-partai besar enggan merapat dan malah menjauh. Pertama, PDIP terlihat butuh tak butuh dukungan dari pihak lain terhadap pencapresan Ganjar. PDIP berkutat di kalangan sendiri dan abai dalam upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain.
Kedua, pernyataan-pernyataan PDIP justru cenderung mengandung hal negatif di mata publik khususnya penggunaan frase petugas partai yang kini disematkan ke Ganjar. Kata tersebut berulang kali disampaikan padahal tak strategis menjelang pilpres.
"Sebenarnya pemilih butuh wajah capres yang lebih independen dari kekuatan atau dominasi partai," ujar dia.
Ketiga, PDIP dianggap pelan-pelan mencerabut Ganjar dari masyarakat yang mayoritas merupakan pendukung loyal Jokowi. Menurut Ray, semakin Ganjar renggang dari Jokowi semakin jauh pula Ganjar dari calon pemilihnya.
"Tentu termasuk di dalamnya menarik (menghilangkan) asosiasi Jokowi dengan Ganjar yang akhirnya diisi oleh Prabowo dengan pak Jokowi," kata Ray.
Lebih jauh Ray mengatakan, lahirnya koalisi besar akan membuat Jokowi dan PDIP semakin berjarak. Diprediksi bisa ada babak baru dalam hubungan PDIP dengan sang kader yang paling berhasil tersebut.
"Saya kira dalam peta ini, bukan lagi Jokowi vs elite PDIP tapi akan menjelma menjadi PDIP sebagai partai vs Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan melibatkan pemilih Ganjar yang kecewa pada sikap pak Jokowi," tutupnya.
(ezr)
