Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana pemerintah merilis kebijakan yang memungkinkan bank pelat merah melakukan hapus buku 'write off' kredit macet sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tidak bisa dilepaskan dari upaya mengerek laju kredit perbankan agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap melenting di tengah perlambatan global.

Pertumbuhan kredit perbankan yang semakin melambat dengan laju hanya 7,76% pada Juni lalu, mendorong otoritas menyiapkan banyak jurus untuk merangsang permintaan yang masih melesu sejurus dengan pelemahan ekonomi global yang mempurukkan ekspor Indonesia.

Akan tetapi, potensi moral hazzard dari kebijakan hapus buku itu tidak bisa dikesampingkan. Selain itu, ada potensi kerugian negara yang perlu diwaspadai dari penerapan kebijakan tersebut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berujar, kebijakan hapus buku kredit macet sektor UMKM memang bisa berdampak positif yaitu mendorong pelaku usaha UMKM memulai awal baru membesarkan usaha dan merangsang permintaan kredit baru pada bank.

Akan tetapi, potensi moral hazzard terbuka apabila dari pihak perbankan salah memilih debitur. "Seolah negara mensubsidi debitur nakal dan mensubsidi perbankan yang analisis kreditnya bermasalah," jelas Bhima.