Bloomberg Technoz, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi untuk LRT Jabodebek dengan unsur subsidi sekitar 38%. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan program kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) di proyek LRT.

“Tarif yang diterapkan dalam KM sudah ada unsur subsidi kurang lebih 38%. Itu subsidi untuk perhitungan tarif terjauh. Nanti (subsidi LRT Jabodetabek) akan diterapkan jika sudah operasional,” ujar Adita ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (11/8). 

Menurutnya, pemerintah telah memberikan subsidi melalui berbagai transportasi umum baik melalui skema PSO maupun angkutan perintis. Adapun PSO merupakan subsidi yang diberikan untuk masyarakat melalui operator kendaraaan, khususnya kereta api, seperti KRL, kereta api antar kota kelas ekonomi, dan kereta bandara. 

“Selain LRT Jabodebek, semua sudah berlaku dan sudah dinikmati masyarakat umum yang menjadi penumpang,” ujarnya. 

Pemerintah pun tidak menetapkan rata-rata besaran pasti dari PSO atau subsidi yang diberikan, karena hal tersebut bergantung kepada kajian dan pembicaraan yang dilakukan dengan operator. Pasalnya, PSO yang diberikan harus mampu menutup kesenjangan antara tarif yang mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dengan tarif yang punya nilai keekonomian.